ANGGOTA DPR RI Rieke Dyah Pitaloka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Kepala Polri Jenderal Sutarman untuk menarik ribuan brimob bersenjata dari daerah sengketa lahan di Telukjambe Barat, Karawang. Hal itu ditegaskan Rieke disela-sela acara blusukan bersama relawan capres-cawapres Jokowi-JK di taman Bungkul, Surabaya, Selasa (24/6/2014).
“Saya, bersama para petani Teluk Jambe, mendesak kapolri untuk segera menarik pasukan brimob bersenjata lengkap dari daerah konflik agraria karena warga merasa terintimidasi dan terprovokasi,” kata Rieke dalam pernyataan sikapnya.
Anggota DPR RI Komisi IX ini menambahkan, ia bersama para petani juga mendesak kepada presiden untuk menjaga situasi yang kondusif dan tidak menggunakan cara-cara represif dalam menyelesaikan sengketa lahan.
“Apalagi ini menjelang pemilihan presiden. Kami khawatir cara-cara yang represif justru menimbulkan konflik sosial yang meluas dan ujung-ujungnya pilpres dibatalkan,” tegas Rieke.
Dalam pernyataan sikapnya, Rieke juga menyatakan menolak penggusuran dan eksekusi Pengadilan Negeri Karawang. Pasalnya, para petani menggarap dan memiliki secara sah lahan tersebut sejak beberapa tahun.
“Warga telah secara taat membayar pajak kepada negara selama puluhan tahun,” tambahnya.
Sengketa lahan pertanian seluas 350 hektar melibatkan seribuan lebih petani dari Desa Margamulya, Wanasari, Wanakerta di Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang dengan pihak pengusaha yang berencana meluaskan area pabrik di lahan tersebut.
Pada kesempatan itu Rieke juga minta dukungan segenap rakyat Indonesia, khususnya para pejuang reforma agraria untuk bersolidaritas dan mengawasi konflik agraria Telukjambe. (sa/her)
