Selasa
26 November 2024 | 1 : 33

RDP dengan PT Waskita Karya, Sonny Dorong Kerja Sama dengan UKM

PDIP-Jatim-Sonny-15092021

JAKARTA – Dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi VI DPR RI bersama BUMN PT Waskita Karya, anggota komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T Danaparamita, mempertanyakan perihal kompetensi PT Waskita Karya dalam sistem pengelolahan perusahaan yang tidak sesuai dengan tupoksinya.

Menurut Sonny, PT Waskita Karya merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor konstruksi jalan tol, namun dari data yang diperoleh perusahaan tersebut malah melakukan proses jual beli ruas jalan tol.

“Mendengar paparan Pak Dirut tadi, saya gagal paham dengan rencana kerja dari PT. Waskita Karya. Di satu sisi ingin menjadikan Waskita sebagai BUMN yang hanya bergerak di bidang konstruksi. Tapi di sisi yang lain, malah melakukan praktik jual beli ruas jalan tol dan bahkan seperti melakukan pengelolaan yang tidak jelas,” kata Sonny dalam statemennya pada RDP komisi VI, Senin (14/2/2022).

Ia lalu mengungkapkan salah satu hal yang membuatnya bingung adalah ketika PT Waskita Karya melakukan pembelian beberapa ruas tol milik swasta dengan alasan pengelolahannya tidak maksimal, namun di sisi lain, beberapa ruas tol milik PT Waskita Karya dengan kondisi yang bagus malah dijual dengan alasan margin keuntungan yang cukup besar.

“Beberapa ruas tol dibeli dengan alasan swasta tidak maksimal pengelolaannya. Tapi beberapa ruas tol miliknya malah dijual dengan alasan bagus dan mendatangkan margin keuntungan yang cukup tinggi. Terus terang hal itu yang membuat saya gagal paham,” jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Sonny kemudian meminta agar Dirut PT Waskita Karya dapat bersungguh-sungguh dengan komitmennya yang akan membawa PT Waskita Karya sebagai BUMN yang berkompeten dan profesional sesuai dengan bidangnya.

“Saya meminta kepada Dirut PT Waskita Karya untuk memperjelas kompetensi pengelolahan perusahaan BUMN ini, dan saya juga minta untuk secara periodik PT Waskita Karya melaporkan perkembangan dari anak-anak perusahaannya, yang saat ini telah mendapatkan dana segar yang berasal dari Penyertaan Modal Negara,” terangnya.

Di sisi lain, Waketum DPP PA GMNI ini juga menyinggung soal PT Waskita Karya yang memiliki utang sejumlah 90 T. Hal tersebut pun membuat Sonny meminta Dirut PT Waskita Karya untuk menjelaskan secara terbuka tentang kendala dan persoalan yang dialami perusahaan BUMN tersebut.

“Beri kami penjelasan dengan jujur mengenai kendala dan masalah yang dihadapi PT Waskita Karya, sehingga tanggungan utangnya saya dengar hingga 90 T. Kami di komisi VI pasti tidak tinggal diam. Apa yang dapat kita bantu pasti akan kami lakukan, jika Waskita menyampaikan masalah-masalahnya secara jujur dan terbuka,” pintanya.

Sementara itu, untuk peningkatan pendapatan ekonomi yang dilakukan oleh PT Waskita Karya, khususnya dalam bentuk pengelolaan rest area, menurut Sonny masih kurang maksimal. PT Waskita Karya belum optimal dalam menjalin kerja sama dengan para pelaku UKM (Usaha Kecil Mikro) yang notabene mereka memiliki peluang dan prospek menjanjikan untuk meningkatkan sirkulasi perputaran ekonomi di beberapa rest area jalan tol.

“Jika berbicara tentang peningkatan ekonomi, saya ingin bertanya, apakah sudah ada kajian ekonomi soal bagaimanan teman-teman UKM dapat peluang di rest area yang ada di ruas-ruas tol ini? Karena saya melihat hal itu belum maksimal dilakukan, sebab hanya di beberapa rest area tertentu saja, pelaku UKM itu dapat tempat usaha, sementara di tempat lain tidak ada karena biaya sewa yang mahal,” terang Sonny.

Sonny kemudian meminta Dirut PT Waskita Karya dapat menjalankan komitmennya dalam peningkatan ekonomi. Salah satunya dengan berkolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memaksimalkan potensi pelaku UKM, di mana para pelaku UKM tersebut dapat diajak kerja sama untuk mengisi dan mengembangkan lahan rest area di ruas-ruas tol untuk memasarkan produknya.

“Kalau PT Waskita ini punya komitmen untuk meningkatkan ekonomi dan membatu kesejahteraan masyarakat dan para pelaku UKM, maka saya minta untuk dapat berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM agar bisa memaksimalkan potensi pelaku UKM dalam tata kelola untuk mengisi rest area yang ada di ruas-ruas tol,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Meski Tak Dianggarkan, Bupati Mas Ipin Pastikan Makan Siang Bergizi Tetap Jalan

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin memastikan program makan siang bergizi akan dijalankan di ...
KRONIK

Hari Guru Nasional, Bupati Fauzi Apresiasi Dua Pendidik Raih Prestasi Tingkat Nasional

SUMENEP – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberi apresoasi atas ...
KABAR CABANG

Untuk Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, PDIP Surabaya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

SURABAYA – Memasuki hari kedua masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Ekraf

SURABAYA – Sidang paripurna ketiga DPRD Surabaya pada Senin (25/11/2024) memutuskan pembentukan panitia khusus ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Eri Pastikan Pengerjaan Proyek Strategis di Kota Surabaya

SURABAYA – Setelah dua bulan cuti kampanye Pilkada 2024, Eri Cahyadi kembali ke Balai Kota Surabaya melanjutkan ...
LEGISLATIF

Jaga Kepercayaan Rakyat dan Pastikan Pilkada Berlangsung Demokratis, Pulung Harap APH Netral

SURABAYA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto menyoroti pentingnya netralitas ...