SURABAYA – Pendidikan gratis, kesehatan gratis hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dipastikan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam pembahasan RAPBD 2027. Penetapan prioritas tersebut dilakukan di tengah tekanan fiskal yang membuat Pemkot bersama DPRD Surabaya harus semakin selektif menentukan penggunaan anggaran.

Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat pelayanan dasar masyarakat mundur. Pemkot Surabaya bersama DPRD akan menghitung dan menentukan program yang harus didahulukan agar anggaran yang tersedia tetap memberikan manfaat maksimal bagi warga.

“Dalam kondisi penekanan fiskal, termasuk situasi di Timur Tengah dan kondisi global seperti sekarang, Surabaya tidak boleh mundur sama sekali,” kata Eri seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Surabaya dengan agenda penyampaian Nota Keuangan RAPBD dan Raperda tentang APBD Surabaya 2027, Senin (28/9/2026).

Dalam materi RAPBD Surabaya 2027, total anggaran yang direncanakan mencapai Rp12,825 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran pendidikan dialokasikan sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen.

Sementara anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik mencapai sekitar Rp6,226 triliun atau 49,31 persen.

Menurut Eri, besarnya kebutuhan anggaran membuat pemerintah dan DPRD harus duduk bersama menentukan skala prioritas. Setiap program harus dihitung berdasarkan kemampuan fiskal agar pelayanan dasar tetap terjaga.

“Saya memohon kepada DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya untuk duduk bersama menentukan prioritas mana yang harus didahulukan,” ujarnya.

Eri mencontohkan program perbaikan Rutilahu. Jika seluruh rumah yang membutuhkan perbaikan ditangani sekaligus, kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp600 miliar.

Karena itu, Pemkot perlu menghitung kembali jumlah rumah yang dapat diperbaiki dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.

Menurut Eri, penentuan skala prioritas bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Program tetap dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

“Ketika layanan kesehatan dan pendidikan gratis diberikan kepada semua warga, kita juga harus menentukan berapa banyak rumah tidak layak huni yang bisa dibangun atau diperbaiki,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD Surabaya dilakukan secara terbuka. Dengan begitu, keputusan mengenai prioritas anggaran dapat dipahami masyarakat dan tidak menimbulkan prasangka.

Selain mempertahankan pelayanan dasar, Eri juga menyoroti ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah. Menurutnya, bantuan harus diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tinggal dan menjalani kehidupan di Kota Surabaya.

Ia mencontohkan warga yang masih memiliki KTP Surabaya, tetapi sudah tinggal di daerah lain seperti Gresik karena alasan tempat tinggal maupun pekerjaan.

“Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya,” katanya.

Eri mengatakan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus berani menentukan pilihan dalam menetapkan sasaran penerima bantuan. Hal itu diperlukan agar anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan administrasi kependudukan, termasuk keberadaan Kartu Keluarga (KK) yang tidak mencerminkan kondisi tempat tinggal sebenarnya.

Pemkot Surabaya akan menata kembali persoalan tersebut, terutama yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik. Eri menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh membuat anak yang benar-benar tinggal di Surabaya kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan.

“Kita harus mengutamakan warga Kota Surabaya yang benar-benar tinggal di Surabaya,” tegasnya.

Dalam materi RAPBD Surabaya 2027, Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,84 persen.

Sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada di angka 4,44 persen, sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 3,07 persen.

Arah pembangunan Kota Surabaya pada 2027 mengusung tema akselerasi pemerataan infrastruktur perkotaan dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.

Melalui arah kebijakan tersebut, Pemkot Surabaya berupaya menjaga keberlanjutan pelayanan dasar sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah tekanan fiskal.

Pembahasan bersama DPRD selanjutnya akan menjadi ruang untuk menentukan prioritas program, sehingga RAPBD 2027 tidak hanya mencerminkan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS