BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (rakor) Tiga Pilar di Lapangan Tennis Indoor GOR Tawang Alun, Rabu (7/8/2024). Pada kesempatan tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengajak segenap unsur tiga pilar memperkuat kolaborasi dalam menangani kerawanan sosial.

Rakor tersebut dihadiri ratusan unsur tiga pilar yang berasal dari kepala desa/lurah, babinsa dan bhabinkamtibmas. Turut hadir Kepala Pengadilan Negeri Banyuwangi, Gede Yuliartha, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banyuwangi, Kombes Pol. Faisol Wahyudi, perwakilan Forpimda dari Polresta Banyuwangi, Kodim 0825 Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi .

“Mengawali pertemuan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya kepala desa, Babinsa dan Bahabinkamtibmas yang gotong royong menjaga dan membangun Banyuwangi,” ujar Ipuk.

Pada kesempatan itu, Ipuk menyampaikan bahwa fenomena kerawanan sosial yang menjadi permasalahan secara nasional. Di antaranya tentang pinjaman oline (pinjol) dan judi online (judol). Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai pinjol di Indonesia mencapai Rp22,76 triliun per Maret 2024, meroket sekitar 15,35% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara dari laporan Menkopolhukam, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan sampai orang-orang terdekat yang ada di lingkungan kita terjerat permasalahan ini,” jelas Ipuk.

“Butuh kepedulian dan kesunguhan kita untuk mencegahnya dengan mengedukasi warga agar terhindar dari pinjol dan judol,” imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Ipuk juga mengaku telah bekerja sama dengan OJK dan perbankan untuk memberikan literasi keuangan kepada warga. “Termasuk juga ke ASN, kami libatkan OJK secara rutin untuk memberikan materi bahaya pinjol dan judol,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan kembali terkait tujuh permasalahan yang harus selesai di tingkat desa. Di antaranya, tidak ada anak miskin yang tidak sekolah, tidak ada bumil, bayi dan balita miskin yang kurang gizi; tidak ada orang miskin yang tidak bisa berobat; tidak ada lansia miskin sebatang kara yang tidak bisa makan; tidak ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni; permasalahan sampah; serta persoalan dan pengendalian tata ruang.

Ipuk juga menyampaikan progress pembangunan daerah. Di antaranya angka kemiskinan yang turun signifikan. “Angka kemiskinan terus turun dalam 4 tahun terakhir. Dari 7,34 persen di tahun 2023, kini 6,54 persen tahun 2024. Alha.dulillah, semua gotong royong kita menunjukkan kinerja positif, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 0,8 persen,” terang Ipuk.

Banyuwangi juga terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Pada Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar lebih dari Rp 277 Milyar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di 1.626 titik. Juga anggaran sebesar lebih dari Rp. 86 Milyar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 492 titik. (ftr/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS