JAKARTA – Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani minta rencana pemerintah untuk melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 perlu dipastikan lebih dulu berbagai rinciannya.

“Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” kata Puan, Rabu (27/5/2020).

Menurut Puan, hal ini disebabkan protokol kenormalan baru (new normal) tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Seperti protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing.

WHO sendiri, ungkap Puan, telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi virus Corona; kemudian kemampuan rumah sakit untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

Selain itu, tambah Puan, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Transparansi data, sebutnya, menjadi penting sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemi Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan.

“Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” jelas Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Di dalam protokol kenormalan baru. lanjut Puan, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

“Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan,” ujarnya.

Kesemuanya nanti, imbuh Puan, harus dilakukan secara disiplin. Baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun juga disiplin dari warga. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS