oleh

Puan: Pendidikan Tinggi Ujung Tombak Hadapi MEA

pdip jatim - menteri Puan MaharaniMALANG – Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, peran perguruan tinggi sangat penting untuk memacu pembangunan manusia Indonesia menjadi lebih baik.

Perguruan tinggi, sebut Puan, adalah ujung tombak dalam memperbaiki daya saing Indonesia berhadapan dengan negara lain di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menurut Puan, ada beberapa faktor yang masih menjadi kelemahan Indonesia dalam bersaing di pasar global. Yakni rendahnya kemampuan inovasi, kesiapan teknologi, riset, pendidikan tinggi, dan infrastruktur.

Karena itu, ungkap Puan, pemerintah berupaya untuk memacu pembangunan manusia terutama melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan tinggi.

“Dalam menghadapi tantangan yang cukup berat di masa mendatang kita harus menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi,” tegas Puan, dalam acara Wisuda Sarjana ke-79 Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (27/2/2016).

Dia menjelaskan, tenaga kerja terampil merupakan isu paling penting dalam konteks pembangunan manusia, khususnya dalam menghadapi MEA. Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pendidikan pekerja di Indonesia sekitar 65 persen didominasi pekerja berpendidikan SMP ke bawah, sekitar 25 persen oleh pekerja berpendidikan menengah, serta kontribusi lulusan perguruan tinggi kurang dari 10 persen.

Tingkat pendidikan tenaga pekerja yang rendah, jelas dia, berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing. Padahal, persaingan global menuntut tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, dan kompeten.

Reorientasi

Menteri yang juga putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu menambahkan, orientasi pendidikan tinggi nasional perlu ditata kembali agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan di masyarakat.

Ke depan, terang Puan, Indonesia lebih banyak membutuhkan sarjana dengan kemampuan teknik yang memadai. Namun, sebagian besar pendidikan tinggi saat ini menghasilkan sarjana nonteknik. Kondisi tersebut dipandang tidak ideal.

“Orientasi pendidikan tinggi di negara kita perlu ditata kembali. Di Indonesia diduga sekitar 75 hingga 85 persen lulusan perguruan tinggi berasal dari bidang nonteknik. Hal yang sebaliknya terjadi di Korea Selatan dengan lulusan sarjana sebagian besar di bidang teknik,” kata Puan.

Banyaknya lulus perguruan tinggi dari bidang nonteknik, papar Puan, tidak terlalu kondusif untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta peningkatan daya saing. Padahal, dalam rangka peningkatan daya saing di era MEA, pemerintah akan mengalokasikan lebih dari Rp 5.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur.

“Hal itu tentu membutuhkan banyak tenaga kerja dari bidang teknik. Jangan sampai peluang ini nantinya hanya dinikmati oleh pekerja asing,” ujarnya.

Dia juga juga mengungkapkan, selama ini pihak swasta berperan besar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Setidaknya saat ini ada 3.958 perguruan tinggi swasta atau lebih dari 95 persen dari total perguruan tinggi di Indonesia.

Oleh karena itu, diakui Puan, pemerintah memang perlu lebih memberikan perhatian serius kepada perguruan tinggi swasta, khususnya dalam bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap mutu pendidikan yang diselenggarakan.

Pada 2015, lebih dari 240 perguruan tinggi swasta mendapat peringatan administratif dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Menurutnya, pemerintah memang harus bersikap tegas atas setiap pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, karena hal itu akan menurunkan kualitas pendidikan perguruan tinggi juga.

“Kita menginginkan, pendidikan tinggi betul-betul menjadi ajang untuk menempa mentalitas, keterampilan, dan keahlian serta menghasilkan generasi penerus bangsa, yang berintegritas, beretos kerja, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong,” katanya.

Indonesia harus menyambut golden opportunity dalam bidang kependudukan (bonus demografi) dengan baik. Setidaknya ada dua syarat dalam pemanfaatan bonus demografi, yakni kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan serta kemampuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui revitalisasi program keluarga berencana (KB). Jika kedua hal tersebut tidak dilakukan, justru yang terjadi adalah bencana demografi.

Puan secara khusus memberi apresiasi kepada Muhammadiyah yang telah berperan besar dalam mencerdaskan bangsa sampai saat ini. Kontribusi Kiyai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah, katanya, sangatlah besar dalam membangun mutu pendidikan Indonesia.

“Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, jaga citra almamater dan junjung tinggi nama baik Muhammadiyah. Saudara semua hendaknya menjadi kaum intelektual yang memiliki akhlakul karimah (berakhlak mulia),” katanya.

Dia juga berharap agar lembaga pendidikan menjadi tempat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, membangun paradigma perubahan, pola pikir, budaya atau cara hidup yang baik. Perguruan tinggi harus menjadi agen Revolusi Mental.

“Saya mengharapkan perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan, menjadi pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar,” katanya.

Kepada para wisudawan/wisudawati, Puan mengingatkan bahwa selesainya studi di univeristas bukan berarti perjuangan sudah berakhir. Sebaliknya, justru itu menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Para sarjana yang akan berhadapan dengan berbagai tantangan sekaligus harapan dalam menghadapi masa depan.

“Saudara-saudara dituntut untuk menampilkan dan mengabdikan seluruh keilmuan dan kemampuan yang telah dipelajari dan didalami selama ini,” tambahnya. (goek/*)