Jumat
28 November 2025 | 5 : 19

Puan Minta Pemerintah Segera Bantu Warga Terdampak Bencana di Sumut, Termasuk Layanan Trauma Healing

pdip-jatim-251105-pm-4

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Menurut Puan, bencana ini bukan saja meluluhlantakkan rumah dan psikis warga, tapi juga melumpuhkan sendi kehidupan masyarakat yang daerahnya terdampak.

“DPR RI menyampaikan keprihatinan dan dukacita mendalam atas bencana alam di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Kita harap proses evakuasi yang masih dilakukan tim SAR berjalan dengan lancar,” kata Puan, Rabu (26/11/2025).

Seperti diketahui, 4 wilayah di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, dilanda bencana akibat cuaca ekstrem secara bertubi-tubi pada hari Senin dan Selasa (24-25/11/2025).

Di Kota Sibolga, banjir mengalir deras dan menghantam rumah, menyeret kendaraan, hingga merusak sejumlah infrastruktur. Akibat banjir dan longsor di Sibolga ini, 5 orang meninggal dunia dan empat orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

Kemudian di Tapanuli Selatan (Tapsel), banjir bandang menghantam dua desa di Batangtoru, yakni Aek Ngadol dan Huta Godang. Informasi sementara, 4 orang dilaporkan meninggal dunia dan ribuan rumah terendam banjir.

Bencana alam banjir dan tanah longsor juga melanda dua desa di Kabupaten Tapanuli Utara, Selasa (25/11/2025), yakni Desa Sitolubahal dan Desa Robean, Kecamatan Purba Tua. Selain banjir, tanah longsor juga terjadi yang mengakibatkan dua rumah dilaporkan tertimbun.

Banjir bandang akibat cuaca ekstrem juga melanda Kabupaten Tapanuli Tengah yang menghadap ke Samudera Hindia. Menurut informasi, empat orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Tapteng.

Terkait hal ini, Puan minta pemerintah segera melakukan langkah-langkah nyata. Dia mengingatkan pemerintah untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapat bantuan. Termasuk masyarakat yang berada di tempat pengungsian.

“Setiap kebutuhan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian pemerintah. Pemberian bantuan logistik jangan sampai terlambat, dan area tempat pengungsian harus dipastikan kenyamanannya,” pesan Puan.

“Dan Pemda beserta stakeholder terkait perlu juga menyiapkan layanan trauma healing bagi warga. Bencana alam tidak pernah mudah untuk dilalui, apalagi bagi mereka yang kehilangan,” sambung mantan Menko PMK itu.

Puan juga menekankan pentingnya koordinasi antar instansi yang saling bersinergi. Terutama saat penanggulangan bencana yang masih memerlukan evakuasi bagi warga.

“Hindari ego sektoral, pastikan keselamatan masyarakat yang paling utama,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mendorong dilakukannya rekonstruksi jalan nasional dan jembatan yang rusak berat, dengan sistem ‘build back better’ agar tahan bencana, untuk penanggulangan infrastruktur.

“Segera relokasi sementara sekolah dan jalur alternatif logistik, agar pemulihan pendidikan dan ekonomi tidak tertunda,” sambung dia.

Menurutnya, bencana alam di Sumut telah menghentikan arteri kehidupan masyarakat di daerah terdampak. Untuk itu, Puan mendorong disiapkannya kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dalam waktu dekat.

“Sekali jalan terputus, sekolah tak bisa diakses, petani dan UMKM tak bisa angkut hasil,” ujar Ketua DPP PDI Perjuangan itu.

Puan juga minta pemerintah membuat skema bantuan pemulihan ekonomi bagi petani dan pelaku UMKM yang kehilangan akses pasar, termasuk sarana transportasi darat.

“DPR akan mengawal setiap meter jalan, setiap anak kembali ke sekolah, setiap petani bisa angkut lagi hasil panen,” ujarnya.

Puan menegaskan bahwa tanggung jawab negara pasca-bencana tidak hanya menyediakan bantuan darurat, tapi memulihkan infrastruktur vital yang menopang aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Jalan dan jembatan nasional yang rusak harus diprioritaskan karena mereka memfasilitasi akses pendidikan anak-anak yang tertunda belajar dan menjaga aktivitas perekonomian daerah,” sebutnya.

Puan memastikan DPR akan mengawasi realisasi pemulihan infrastruktur dan memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan saat bencana. (goek)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Dorong Vokasi Berbasis Industri, Banyu Biru: Wong Cilik Harus Masuk Pusat Produksi

CIKARANG – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Banyu Biru Djarot, menegaskan bahwa wong cilik ...
EKSEKUTIF

Bupati Rijanto Buka Job Fair 2025, Puluhan Perusahaan Siap Serap Tenaga Kerja asal Blitar

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto membuka Job Fair 2025 yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar pada ...
LEGISLATIF

Raperda Tibumlinmas Dikaji Ulang, DPRD Pastikan Tak Bertentangan dengan Regulasi Diatasnya

KABUPATEN PASURUAN – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum dan Perlindungan ...
LEGISLATIF

Bandara Jember dan Kediri Kembali Dibuka Fraksi PDIP DPRD Jatim: Akses Jalan Harus Dibenahi!

SURABAYA – Pembukaan kembali Bandara Notohadinegoro Jember dan beroperasinya Bandara Internasional Dhoho Kediri ...
SEMENTARA ITU...

Pemkot Surabaya Gelar Deklarasi Anak Surabaya Digital Aman

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengukuhkan komitmennya melindungi generasi masa depan dengan ...
LEGISLATIF

Komisi 4 DPRD Kabupaten Kediri Pantau Pelaksanaan Program Revitalisasi Gedung SD di SDN Blimbing

KEDIRI – Komisi 4 DPRD Kabupaten Kediri melakukan kunjungan kerja dalam daerah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) ...