SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menilai penerapan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah-sekolah di Kota Pahlawan, harus dibarengi dengan kesiapan dinas pendidikan, sekolah, tenaga pendidikan hingga orangtua.

Dia menyarankan, agar PTM dilakukan secara bertahap. Sekolah-sekolah yang pada Desember 2020 lalu telah dilakukan asesmen, harus dilakukan asesmen ulang. Jika hasilnya tetap baik, bisa diberikan izin untuk menggelar PTM.

“Ada beberapa saran dan masukan yang saya sampaikan, agar PTM nanti berjalan baik dan tidak menimbulkan kluster baru,” ujar Khusnul Khotimah, Selasa (31/8/2021).

Asesmen ulang, jelas Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini, sangat penting karena memberikan kepastian kesiapan sekolah untuk menggelar PTM.

Selain itu, menurutnya yang sangat penting adalah evaluasi tiap bulan oleh Dinas Pendidikan. Jika sekolah melakukan pelanggaran seperti tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, maka akan dilarang untuk menerapkan PTM.

Saat pelaksanaan PTM ini, lanjut Khusnus, juga dibutuhkan komitmen dari orang tua.

Menurutnya, orang tua harus komitmen mengantar dan menjemput anaknya tepat waktu. Sehingga tidak ada peluang anak untuk bergerombol dengan teman-temannya.

“Begitu pula orang tua menyiapkan bekal dari rumah agar tidak jajan di sekolah. Jadi PTM ini membutuhkan komitmen bersama kita bersama,” bebernya.

Khusnul juga mendorong dinas kesehatan bersama dinas pendidikan untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 kepada tenaga pendidik dan kependidikan termasuk kepada siswa 12 tahun ke atas.

“Saya mendorong dilakukannya percepatan vaksinasi untuk peserta didik dan memastikan kembali guru-guru atau tenaga pendidik apakah sudah mendapatkan vaksin lengkap,” jelas dia.

Bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ikut PTM, imbuh Khusnul, juga tidak boleh dipaksa. Sekolah harus menerapkan blended learning yang merupakan kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS