Senin
16 November 2026 | 7 : 07

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pramono: Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Akan Naik

pramono anung

pramono anungJAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali meningkat. Dasarnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sekarang kembali menguat.

Tidak hanya itu, kata Pramono, Presiden Jokowi juga terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dengan meninjau lokasi secara langsung dan meminta bantuan luar negeri untuk penanganannya.

Pernyataan mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu disampaikan untuk menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada Kamis (8/10/2015). Menurut Pramono, hasil survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah karena survei dilakukan di media pekan pertama sampai pekan ketiga September 2015.

Di waktu tersebut, jelas dia, pemerintah tengah menghadapi banyak masalah. Di antaranya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan kebakaran hutan yang tidak kunjung selesai.

“Tapi kalau survei dilakukan pada hari ini, kami yakin persoalan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, pada pemerintahan akan naik kembali,” tandas Pramono, kemarin.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi selalu mengawasi kinerja seluruh menteri-menterinya. Evaluasi terhadap kinerja menteri juga dilakukan berkala dengan meminta pasokan data dari Seskab dan Menteri Sekretaris Negara.

Pihaknya memastikan bahwa evaluasi kinerja menteri tersebut dilakukan secara objektif. Kalaupun akan berujung pada perombakan kabinet, jelasnya, hal itu sebagai hak prerogatif presiden, dan tidak akan terpengaruh oleh hasil penelitian lembaga survei.

Soal usulan mengenai revisi terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap Pramono, pemerintah baru akan menyampaikan responnya setelah nanti DPR resmi meminta. Saat ini belum waktunya pemerintah menunjukkan sikap apapun terkait inisiatif merevisi UU KPK itu, karena ini masih urusan DPR.

“Kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan ya domainnya di domain pemerintah, kemudian pada saatnya dilakukan pengawasan oleh parlemen,” ujar Seskab seraya menegaskan, sekarang ini pemerintah sedang menunggu proses yang ada di Parlemen.

Meski demikian, menurut Pramono, Pemerintah memperhatikan seluruh pro kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun juga ada.

“Nah, yang pro kontra itu semuanya diperhatikan oleh pemerintah, tetapi bagaimana sikap pemerintah ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang,” tuturnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Banyu Biru Djarot Ajak Kader PDIP Madiun Rawat Persatuan dan Keberagaman dari Akar Rumput

MADIUN – Kader partai di tingkat akar rumput memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan merawat keberagaman ...
KRONIK

Sri Untari Tantang Duta Pancasila Melek Sejarah, Rekomendasikan Tiga Buku Bung Karno

MALANG – Finalis Duta Pancasila Kabupaten Malang 2026 ditantang memperkuat literasi sejarah agar tidak hanya ...
KRONIK

Di Gresik, Mengoplos Miras Diancam 3 Bulan Penjara

GRESIK – Peredaran minuman keras (miras) di kabupaten Gresik terus menjadi perhatian serius kalangan dewan. Oleh ...
SEMENTARA ITU...

Jadi Plt Ketua Askab PSSI, Fery Sudarsono Targetkan Tiap Klub dan Desa di Madiun Punya Wasit

MADIUN – Setiap klub sepak bola dan desa di Kabupaten Madiun diharapkan memiliki wasit sendiri untuk mendukung ...
KRONIK

Tekan Beban APBD, Yordan Minta Postur Dana Cadangan Pilgub Dievaluasi

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, mendesak pemerintah provinsi untuk ...
KABAR CABANG

Bangun 100 Teba di 5 Kecamatan, Marhaen Ingin Pengelolaan Sampah Jadi Budaya Warga Nganjuk

NGANJUK – Pembangunan 100 unit Teba di lima kecamatan menjadi langkah DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk untuk ...