Senin
12 Oktober 2026 | 7 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pramono: Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Akan Naik

pramono anung

pramono anungJAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali meningkat. Dasarnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sekarang kembali menguat.

Tidak hanya itu, kata Pramono, Presiden Jokowi juga terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dengan meninjau lokasi secara langsung dan meminta bantuan luar negeri untuk penanganannya.

Pernyataan mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu disampaikan untuk menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada Kamis (8/10/2015). Menurut Pramono, hasil survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah karena survei dilakukan di media pekan pertama sampai pekan ketiga September 2015.

Di waktu tersebut, jelas dia, pemerintah tengah menghadapi banyak masalah. Di antaranya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan kebakaran hutan yang tidak kunjung selesai.

“Tapi kalau survei dilakukan pada hari ini, kami yakin persoalan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, pada pemerintahan akan naik kembali,” tandas Pramono, kemarin.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi selalu mengawasi kinerja seluruh menteri-menterinya. Evaluasi terhadap kinerja menteri juga dilakukan berkala dengan meminta pasokan data dari Seskab dan Menteri Sekretaris Negara.

Pihaknya memastikan bahwa evaluasi kinerja menteri tersebut dilakukan secara objektif. Kalaupun akan berujung pada perombakan kabinet, jelasnya, hal itu sebagai hak prerogatif presiden, dan tidak akan terpengaruh oleh hasil penelitian lembaga survei.

Soal usulan mengenai revisi terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap Pramono, pemerintah baru akan menyampaikan responnya setelah nanti DPR resmi meminta. Saat ini belum waktunya pemerintah menunjukkan sikap apapun terkait inisiatif merevisi UU KPK itu, karena ini masih urusan DPR.

“Kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan ya domainnya di domain pemerintah, kemudian pada saatnya dilakukan pengawasan oleh parlemen,” ujar Seskab seraya menegaskan, sekarang ini pemerintah sedang menunggu proses yang ada di Parlemen.

Meski demikian, menurut Pramono, Pemerintah memperhatikan seluruh pro kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun juga ada.

“Nah, yang pro kontra itu semuanya diperhatikan oleh pemerintah, tetapi bagaimana sikap pemerintah ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang,” tuturnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Dewanti Rumpoko: Keselamatan Penumpang Penyeberangan Harga Mati, Bukan Kompromi Bisnis

SURABAYA – Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur Dewanti Rumpoko menegaskan keselamatan jiwa pengguna jasa transportasi ...
LEGISLATIF

Yuzar Rasyid Beber Jalur Koreksi Desil Bansos, Warga Kediri Bisa Ajukan Pemutakhiran Data

KEDIRI – Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri Yuzar Rasyid mengingatkan warga agar memeriksa data kesejahteraan yang ...
KRONIK

RSUD Blambangan Raih Tiga Penghargaan NHR, Bupati Ipuk: Tolok Ukur Berbenah Tingkatkan Layanan

BANYUWANGI – RSUD Blambangan Banyuwangi meraih tiga penghargaan dalam ajang National Hospital Ranking (NHR) yang ...
KRONIK

Bupati Fauzi Upayakan Pemulangan 9 Nelayan Sumenep yang Ditahan di Australia

SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan pemulangan sembilan ...
HEADLINE

HUT ke-81 Jatim, Deni: Pembangunan Berhasil Jika Rakyat Ikut Maju dan Merasakan Manfaatnya

SURABAYA – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari ...
KRONIK

Ratusan Kendaraan Dinas “Raib”, Andi PDIP Sebut Pemda Berpotensi Tanggung Kewajiban Pajak

BONDOWOSO – Sebanyak 409 kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab0) Bondowoso tidak diketahui ...