Sabtu
09 November 2024 | 11 : 04

Pramono: Kepercayaan Publik kepada Pemerintah Akan Naik

pramono anung

pramono anungJAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung yakin, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo akan kembali meningkat. Dasarnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sekarang kembali menguat.

Tidak hanya itu, kata Pramono, Presiden Jokowi juga terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dengan meninjau lokasi secara langsung dan meminta bantuan luar negeri untuk penanganannya.

Pernyataan mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu disampaikan untuk menanggapi hasil survei Indo Barometer yang dirilis pada Kamis (8/10/2015). Menurut Pramono, hasil survei tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan publik pada pemerintah karena survei dilakukan di media pekan pertama sampai pekan ketiga September 2015.

Di waktu tersebut, jelas dia, pemerintah tengah menghadapi banyak masalah. Di antaranya adalah merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dan kebakaran hutan yang tidak kunjung selesai.

“Tapi kalau survei dilakukan pada hari ini, kami yakin persoalan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi, pada pemerintahan akan naik kembali,” tandas Pramono, kemarin.

Dia menambahkan, Presiden Jokowi selalu mengawasi kinerja seluruh menteri-menterinya. Evaluasi terhadap kinerja menteri juga dilakukan berkala dengan meminta pasokan data dari Seskab dan Menteri Sekretaris Negara.

Pihaknya memastikan bahwa evaluasi kinerja menteri tersebut dilakukan secara objektif. Kalaupun akan berujung pada perombakan kabinet, jelasnya, hal itu sebagai hak prerogatif presiden, dan tidak akan terpengaruh oleh hasil penelitian lembaga survei.

Soal usulan mengenai revisi terhadap Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ungkap Pramono, pemerintah baru akan menyampaikan responnya setelah nanti DPR resmi meminta. Saat ini belum waktunya pemerintah menunjukkan sikap apapun terkait inisiatif merevisi UU KPK itu, karena ini masih urusan DPR.

“Kalau pemerintah mengambil sebuah kebijakan ya domainnya di domain pemerintah, kemudian pada saatnya dilakukan pengawasan oleh parlemen,” ujar Seskab seraya menegaskan, sekarang ini pemerintah sedang menunggu proses yang ada di Parlemen.

Meski demikian, menurut Pramono, Pemerintah memperhatikan seluruh pro kontra aspirasi yang ada. Bukan hanya yang kontra, yang pro pun juga ada.

“Nah, yang pro kontra itu semuanya diperhatikan oleh pemerintah, tetapi bagaimana sikap pemerintah ya nanti. Kalau saya ngomong sekarang, pasti saya ngarang,” tuturnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Angkat Isu Kelaparan di Forum Parlemen G20, Puan: Ini Masa Paling Bahaya Sejak World War II

BRASIL – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung krisis global yang tengah dihadapi dan mengganggu kehidupan ...
KRONIK

Said Abdullah Apresiasi Peran Perempuan dalam Mencegah Stunting di Sumenep

SUMENEP – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, MH Said Abdullah, menggelar silaturahmi bersama ribuan ibu-ibu di ...
LEGISLATIF

Sutardi Gunakan Momen Reses untuk Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

MADIUN – Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi, memanfaatkan masa reses untuk mensosialisasikan Perda No. 9 Tahun ...
LEGISLATIF

Bahas Polemik Tanah di Tapen, Komisi A DPRD Jombang Panggil Warga hingga Pemdes

JOMBANG – Komisi A DPRD Jombang menggelar hearing buntut polemik lahan di Desa Tapen, Kecamatan Kudu, Kabupaten ...
PEMILU

Temui Gen-Z Pasuruan, Risma Cerita Pengalamannya Tangani Balap Liar dengan Membangun Sirkuit

KABUPATEN PASURUAN – Calon Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini akan menggandeng Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ...
KABAR CABANG

Banteng-banteng Lumajang Door to door Sosialisasikan Program Risma – Gus Hans: SMA/SMK Gratis

LUMAJANG – Kader-kader PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang terus menyosialisasikan calon gubernur dan wakil gubernur ...