JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, hubungan Presiden Joko Wido (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sangat baik.

Menurutnya, presiden dan wakil presiden itu dwitunggal yang bersama-sama, dan mereka dalam menjalankan kepemimpinan itu selalu bersama-sama.

“Tidak ada ruang bagi siapa pun untuk bisa memecah itu,” tegas Pramono kepada wartawan, Senin (22/5/2017) sore.

Dia meyakini, dalam kepemimpinan Jokowi–JK ini, diharapkan legacy ataupun sistem yang ditinggalkan itu menjadi sangat baik.

Dan itu menurutnya, terbukti dengan pengakuan dunia terhadap Indonesia saat ini yang begitu tinggi di forum internasional.

“Sampai dengan rating yang membaik, kemudian juga investasi yang berbondong-bondong, kepala negara yang hampir sebulan rata-rata tiga kali. Ini kan menunjukkan bahwa Indonesia sedang menjadi darling-nya dunia,” ujar Pramono.

Pada kesempatan itu, Pramono Anung juga menyinggung masalah kebhinekaan yang menurutnya tidak perlu lagi dipertajam karena itu sudah given, sudah ada di dalam negara ini.

Karena itu, lanjut dia, dalam peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni nanti,  pemerintah akan menyampaikan pesan itu secara kuat.

“Nanti presiden akan menyampaikan bawa kebhinnekaan itu bukan menjadi kelemahan tetapi kekuatan. Bagi siapapun yang akan melakukan tindakan yang memecah belah kebinekaan kita, maka pemerintah mengambil langkah tegas,” kata Pramono

Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah tidak akan kompromi terhadap keadaan itu. Sebab, kebhinekaan itu sudah menjadi warisan founding fathers yang akan tetap dirawat, dikelola, dipertahankan, dan kita tidak memberikan ruang bagi siapa pun untuk merusak itu.

Meski demikian, imbuhnya, pemerintah selalu menggunakan pendekatan yang disebut dengan hard power dan soft power. Termasuk untuk menangani persoalan radikalisasi, sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Presiden Jokowi di forum KTT Arab Saudi, kemarin.

Saat itu Jokowi mengatakan, bahwa dengan senjata saja atau dengan kekuatan militer saja, dengan mengancam saja, itu biasanya tidak menyelesaikan persoalan malah menimbulkan deradikalisasi baru.

Sehingga dengan demikian pendekatan budaya, pendidikan, keagamaan kemudian juga kesejahteraan itu menjadi penting dan itulah yang dilakukan pemerintah sekarang. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS