KABUPATEN PROBOLINGGO – Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko mendorong upaya penguatan terhadap pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Tak hanya kelangkaan, pupuk subsidi diharapkan tak menjadi celah untuk dilakukan penyelewengan.

Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Timbul dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan pihak Satgasus Tipikor Polri dan Kementerian Pertanian RI di ruang kerja bupati, Selasa (5/2/2022).

Pertemuan tersebut juga membahas tentang tata kelola pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di wilayah Kabupaten Probolinggo. Sebab pupuk bersubsidi merupakan salah satu sarana produksi pertanian yang sangat mempengaruhi capaian produksi.

Plt Bupati Timbul mengatakan, dengan adanya diskusi diharapkan tidak ada lagi kelangkaan dan penyelewengan pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo.

“Saya berharap ketersediaan pupuk bersubsidi benar-benar disalurkan bagi kepentingan para petani. Kita tidak ingin mendengar lagi, apa yang selama ini dikeluhkan para petani, yaitu masalah kelangkaan pupuk,” jelas Plt Bupati dari PDI Perjuangan itu.

Apalagi lanjut Timbul, yang namanya pupuk bersubsidi yang khusus diperuntukkan bagi para petani. Jika ada permasalahan di lapangan, pihaknya meminta para pihak terkait mengurai bersama dari hulu hingga hilir.

Koordinator pupuk bersubsidi dari Kementerian Pertanian RI, Yanti Ermawati berharap pengelolaan pupuk bersubsidi menjadi perhatian seluruh pihak terkait, terlebih di era digital 4.0 dimana transparansi publik dan pertanggungjawaban sosial selalu menjadi sorotan berbagai pihak.

“Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang menyusun Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK), jadi perlu pendataan dan komoditas pertanian,” ungkapnya.

Sementara itu, Hotman Tambunan, Kasubsatgas Tipikor Polri mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memantau ke lapangan dan mengawasi langsung distribusi pupuk bersubsidi guna mencegah terjadinya kelangkaan pupuk dan penyelewengan pupuk bersubsidi. (drw/hs)