JAKARTA – Presiden Joko Widodo minta pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bijak dalam bernegara. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi langkah tiga pimpinan KPK yang mengembalikan mandat pengelolaan lembaganya kepada presiden.

“KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Pimpinan KPK yang menyatakan menyerahkan mandat pengelolaan lembaganya ke Presiden yakni Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode Syarif.

Penyerahan mandat itu dilakukan karena pimpinan KPK mengaku tidak pernah diajak bicara dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK yang kini tengah dilakukan DPR dan pemerintah.

Tiga pimpinan KPK juga beranggapan revisi yang dilakukan bisa melemahkan lembaganya.

Namun, Jokowi menegaskan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengenal mekanisme pengembalian mandat kepada Presiden.

Hal yang diatur dalam UU KPK yakni pengunduran diri, meninggal dunia, atau diberhentikan karena melakukan tindak pidana korupsi. “Tapi yang namanya mengembalikan mandat tidak ada,” sebut Jokowi.

Presiden menegaskan, sejak awal dia tidak pernah meragukan pimpinan KPK. Dia juga menilai kinerja KPK baik. Menurut Jokowi, dirinya terbuka bertemu para pimpinan KPK untuk menampung aspirasi mereka terkait revisi UU.

Jokowi pun menyilakan pimpinan KPK untuk mengajukan pertemuan kepada Menteri Sekretaris Negara. “Tanyakan Mensesneg ada enggak pengajuan itu, kalau ada tentu akan diatur waktunya dengan acara yang ada di Presiden,” jelasnya.

Senada, sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun menyayangkan tiga pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah kepada Presiden Jokowi.

“Saya sangat menyayangkan ada beberapa unsur pimpinan yang kemudian mengajukan surat kepada Presiden untuk menyerahkan mandat,” kata Hasto kepada wartawan, Minggu (15/9/2019).

Hasto menilai, jajaran pimpinan KPK tersebut kurang bijaksana. Apalagi langkah itu disebabkan karena merasa diserang melalui revisi UU nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Hasto mengatakan, seharusnya KPK terbuka untuk memperbaiki persoalan korupsi dan menerima masukan-masukan terkait revisi UU KPK.

“Ini menurut kami kurang bijaksana. Partai pun sangat terbuka terhadap persoalan korupsi itu. Masak KPK sebagai yang terdepan namun sepertinya anti kepada kritik, anti terhadap masukan-masukan yang disampaikan,” ujar Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS