JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat berbagai langkah bantuan bagi peternak ayam petelur yang saat ini menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga telur dan tingginya biaya pakan.

“Situasi ini sangat berat bagi peternak mandiri kita. Pemerintah harus memberikan atensi lebih dan hadir dengan solusi riil sebelum situasi ini memaksa ribuan peternak kita gulung tikar,” ujar Sonny di Jakarta, pada Jumat (26/6/2026).

Menurut dia, kondisi yang terjadi saat ini telah menyebabkan banyak peternak mengalami kerugian. Jika tidak segera ditangani, ribuan peternak mandiri berpotensi menghentikan usahanya akibat tekanan biaya produksi yang terus meningkat.

Merespons kondisi tersebut, Sonny mengaku langusng berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, untuk meminta pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap persoalan yang dihadapi para peternak.

Dalam koordinasi tersebut, Agung Suganda menjelaskan, Kementan telah menjalankan sejumlah langkah strategis setelah Menteri Pertanian bertemu dengan asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, Kementan telah menyurati Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan telur dalam program tersebut ditingkatkan sesuai Harga Acuan Penjualan (HAP).

Selain itu, Kementan juga mengusulkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) agar investasi asing pada sektor ayam petelur di Pulau Jawa dimasukkan dalam daftar negatif investasi guna menjaga keseimbangan pasar domestik.

Pemerintah juga memperketat pengawasan dengan meminta Satgas Pangan memonitor pembelian telur oleh broker agar tetap mengacu pada HAP. Di sisi produksi, peternak besar diimbau melakukan afkir ayam petelur berusia di atas 90 minggu untuk menjaga keseimbangan pasokan telur di pasar.

Langkah tersebut diperkuat melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung serta permintaan kepada perusahaan pakan ternak atau feedmill untuk menahan kenaikan harga pakan.

Meski mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah, Sonny menilai dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh peternak di lapangan. Harga telur masih berada di bawah harapan sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif dan progresif.

“Kita harus melihat realitas di lapangan. Upaya sudah dilakukan, tapi harga telur masih belum sesuai harapan. Kita tidak boleh pasrah. Kementan dan seluruh stakeholder terkait harus bergerak lebih progresif mencari jalan keluar,” jelas anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

Sementara Agung Suganda mengakui, kondisi pasar saat ini masih berada di bawah ekspektasi. Karena itu, Kementan menyiapkan langkah lanjutan yang lebih terarah guna mempercepat pemulihan harga telur dan menjaga keberlangsungan usaha peternak.

Langkah pertama dilakukan dengan menyurati dinas terkait di tingkat kabupaten dan kota, dengan tembusan kepada bupati dan gubernur, agar menetapkan harga acuan lokal berdasarkan HAP nasional.

Pemerintah daerah diminta mengawasi pelaksanaan afkir ayam petelur di atas usia 90 minggu pada peternakan besar serta memfasilitasi distribusi telur ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan, terutama di luar Pulau Jawa.

Langkah kedua, memberikan peringatan tegas kepada perusahaan pembibit agar tidak mengedarkan atau menjual telur fertil (FEB) ke pasar konsumsi. Kementan menegaskan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, langkah ketiga difokuskan pada efisiensi pakan. Pemerintah meminta perusahaan feedmill melakukan efisiensi internal guna menahan laju kenaikan harga pakan hingga kondisi pasar kembali stabil.

Sonny berharap seluruh langkah yang telah disiapkan Kementan dapat segera memberikan hasil nyata bagi para peternak ayam petelur yang saat ini tengah menghadapi tekanan berat.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan pribadi dengan merugikan peternak.

“Ini adalah masalah hajat hidup orang banyak. Jika ada oknum atau spekulan yang sengaja bermain-main di tengah situasi sulit yang dihadapi peternak ini, saya harap para peternak segera melaporkannya ke Satgas Pangan atau Polres setempat agar ditindak tegas,” pungkasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS