19 pembaca
JEDDAH – Ketua Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia Sharief Rachmat mengungkapkan, kalangan TKI di luar negeri berharap kepada Jokowi – JK agar dapat mempertimbangkan Rieke Diah Pitaloka menjabat Menteri Tenaga Kerja di kabinetnya mendatang.
“Kami percaya serta optimis, bahwa Rieke Diah Pitaloka mampu menjalankan tugas tersebut. Disamping itu, kami yakin di bawah kepemimpinannya, akan banyak gebrakan yang dilakukan, khususnya dalam pembenahan baik itu penempatan maupun perlindungan TKI,” kata Sharief Rachmat, dalam siaran persnya kepada Infokomnews PDI Perjuangan Jatim, Selasa (5/8/2014).
Rieke Diah Pitaloka, politisi PDI Perjuangan yang juga anggota Komisi IX DPR RI, jelas Sharief, dikenal sangat aktif dan vokal menyuarakan aspirasi para buruh
termasuk Tenaga Kerja Indonesia.
Pemilik nama lengkap Rieke Diah Pitaloka Intan Purnamasari, kelahiran Garut, 8 Januari 1974 itu menjadi salah satu kandidat Menteri Tenaga Kerja dalam kabinet Joko Widodo dan Jusuf Kalla Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014 – 2019.
Hal ini dapat dilihat dalam polling menteri usulan rakyat, yang digagas relawan Jokowi – JK seperti dalam polling “Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR)” dan “Kabinet Rakyat”. Serta dalam polling di situs change.org yang digagas salah satu organisasi TKI yaitu Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI).
Menguatnya dukungan dan usulan terhadap politisi yang akrab disapa Oneng itu, sebut Sharief, sebagai aspirasi tulus yang datang dari rakyat khususnya Buruh ataupun TKI. Hal itu dikarenakan, penguasaan
dan sepak terjangnya dalam advokasi TKI selama ini.
“Disamping itu adanya kepercayaan serta keyakinan dari rakyat bahwa beliau layak dalam posisi tersebut,” ujarnya
Dia menambahkan, dalam advokasi TKI di luar negeri, selain menyoroti kementerian tenaga kerja, ada beberapa kementerian dan lembaga terkait yang juga perlu diperhatikan. Yakni Menteri Luar Negeri yang menaungi KBRI/KJRI, BNP2TKI, Menteri Hukum & HAM, dan Menteri Agama.
Selama ini, lanjut Sharief, sering terlihat antar lembaga tidak sejalan dalam melakukan advokasi TKI di luar negeri. Atas hal tersebut dan sikap ego para Menteri, tentu yang paling dirugikan adalah WNI di luar negeri khususnya TKI.
“Untuk itu, ke depan di bawah kepemimpinan Jokowi – Jusuf Kalla, para menteri – menteri tersebut bisa kompak dan sejalan dalam advokasi WNI di luar negeri,” jelasnya.
Sharief yang juga mantan Wakil Ketua Tim Kesatuan Relawan TKI BMMB berpandangan, bahwa Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia mempunyai usulan
nama – nama yang dapat dipertimbangkan menjabat di beberapa pos menteri
atau setingkatnya. Seperti Anis Hidayah Direktur Eksekutif Migrant Care sebagai Kepala BNP2TKI, Andreas Hugo Pareira Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hubungan Internasional sebagai Menteri Luar Negeri, dan Eva Kusuma Sundari Anggota Komisi III DPR RI sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Nama – nama tersebut, sebut Sharief, hanyalah sebatas usulan dan masukan, tentu pertimbangan dan keputusan akhir ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selaku pemegang hak preogratif yang harus dihormati
semua pihak. Dan pihaknya pun menyambut positif, bahwa Jokowi dan Jusuf Kalla melibatkan masyarakat untuk memberikan usulan.
Serta tak kalah pentingnya, modus penempatan pekerja Indonesia yang masuk ke Saudi Arabia dengan menggunakan visa umroh dan haji. Padahal moratorium ke Saudi Arabia masih berlaku, dan jalur umroh dan haji menjadi pintu masuk untuk menempatkan pekerja Indonesia di Saudi Arabia
berstatus overstayer atau ilegal.
“Tentu hal ini perlu langkah untuk
meminimalisir dan bekerja sama antar kementerian terkait. Kami Perwalu PDI Perjuangan Saudi Arabia akan memberikan usulan – usulan dalam pembenahan penempatan dan perlindungan. Hal tersebut pun sudah kami
sampaikan kepada Bapak Jokowi, saat beliau melaksanakan ibadah umroh bulan Juli lalu,” tutup Sharief. (pri)
