SURABAYA – Memasuki tahun ajaran baru 2024/2025, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menegaskan bahwa pihaknya tengah mendorong agar mata pelajaran budi pekerti dapat dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di Provinsi Jatim.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, saat ini aspek budi pekerti hampir tidak dimiliki oleh siswa dan banyak siswa yang cenderung tidak santun dalam bersikap sehingga perlu adanya pendidikan budi pekerti di sekolah.

“Anak-anak ini sekarang lebih mengutamakan gadget dibandingkan itu (budi pekerti). Saya sedang memperjuangkan agar pelajaran budi pekerti bisa diberikan di SD, SMP dan SMA dalam kurikulum sekolah,” ujarnya.

Untuk itu, perempuan yang juga Bendahara DPD PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan dinas terkait dan kepala cabang dinas di tingkat kabupaten/kota agar kurikulum nantinya dapat berlaku dengan memuat pelajaran budi pekerti.

“Sama-sama kami dorong budi pekerti ada di kurikulum yang akan berjalan melalui Perda. Komisi E juga sudah roadshow ke dinas bersamaan sosialiasasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) dari Ngawi sampai Probolinggo untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Mereka merespon dengan baik dan siap membersamai,” jelasnya.

Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang telah dimulai pada hari ini, Bendahara DPD PDI Perjuangan Jatim tersebut berpesan agar MPLS dilangsungkan dengan kegiatan yang positif dan mengedepankan anti-bullying di sekolah.

“Guru harus lebih aktif mengawasi kegiatan siswanya. Orang tua juga tidak boleh melepaskan anaknya begitu saja. Siswa harus dibekali, kalau ada sesuatu sekecil apapun bisa melapor termasuk bullying,” tuturnya.

Legislator dari Dapil Jatim VIII (Kediri, Kota Kediri) tersebut meminta agar pihak sekolah dan orang tua dapat lebih aktif untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama agar persoalan bullying tidak terjadi secara terus-menerus.

“Siswa menghabiskan waktu di sekolah beberapa jam, guru dan orang tua harus perlu saling berkomunikasi untuk mengawasi siswa dan anak di sekolah sehingga persoalan bullying tidak akan terjadi jika komunikasi terus berjalan,” tandasnya. (yol/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS