JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mendorong sinergi antara investor dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendanai pembangunan ibukota baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Sinergi ini dibutuhkan mengingat pemindahan ibukota ini membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, sinergi antara investor dengan BUMN penting dilakukan guna mengakselerasi pembangunan ibukota baru, mulai dari insfrastruktur, istana kepresidenan hingga Gedung institusi negara lainnya.

“Karena kebutuhan anggaran pembangunan ibukota baru ini sangat besar sekitar Rp 486 triliun, sementara kemampuan APBN sangat terbatas. Maka tak ada jalan lain bagi pemerintah selain menggandeng investor,” kata Said kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Namun, lanjut mantan fungsionaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini, investor harus berkolaborasi dengan BUMN. Hal ini penting guna mengakselerasi pembangunan ibukota yang baru itu.

“Saya kira, kolaborasi investor dan BUMN kita menjadi kunci menyukseskan pemindahan ibukota negara,” jelasnya.

Pelibatan pihak swasta dalam proses pembangunan ibukota baru, menurut dia, paling tidak sebesar 70 persen. Sedangkan penggunaan APBN hanya sebesar 30 persen dari total anggaran Rp 486 triliun.

“Dalam nota RAPBN 2020 pemerintah sudah menyiapkan anggaran permulaan untuk pembangunan ibukota. Maka saya berharap sekali lagi agar segera pemerintah mengajukan atau merevisi RUU Pemindahan Ibukota Negara. Dengan demikian niat presiden bahwa pada tahun 2024 akan terlaksana tepat waktu,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berharap pada akhir 2020, ibu kota baru sudah mulai dilakukan konstruksi. Sehingga paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibukota negara sudah dilakukan.

“Tentunya 2020, tahun depan, ini adalah fase persiapan sampai finalnya, maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020 baik itu dari masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai dasar Perundang-undangannya terutama RUU-nya, dan juga kemudian kita menyiapkan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir 2020,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, kemarin. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS