JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR RI Sirmadji Tjondropragolo mengatakan, dana desa yang diprogramkan pemerintah masih dalam tahap introduksi. Sehingga sudah semestinya pemerintah mencari formula pengelolaan yang baik dan pas.

Menurut Sirmadji, hal tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

“Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju. Tolong ini disempurnakan lagi, agar lebih merata, sehingga tercapainya pemerataan pembangunan,” tandas Sirmadji di ruang rapat Nusantara II, Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Sirmadji menjelaskan, pemerataan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan demokrasi ekonomi adalah upaya pembangunan yang dilandasi dengan jiwa dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

“Pemerataan pembangunan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara di seluruh tanah air,” ujar mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur dua periode tersebut.

Pemerataan pembangunan, lanjut dia, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat, serta mengembangkan kegiatan di semua aspek kehidupan. Pemerataan pembangunan juga mempercepat pertumbuhan kelompok masyarakat, sektor, atau daerah yang tertinggal.

“Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah, dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal,” kata politisi asal Trenggalek, Jatim itu.

Pembangunan yang merata dan berkeadilan, imbuhnya, adalah pembangunan yang lebih dapat menjamin kesinambungan karena didukung peran serta aktif rakyat yang seluas-luasnya dan memanfaatkan potensi rakyat yang sebesar-besarnya. Anggota Fraksi PDI Perjungan ini juga menekankan tentang pentingnya membangun Indonesia dari pinggiran.

Dia mengingatkan pemerintah agar jangan sampai dalam penyusunan anggaran nasional hanya Jawa, Sumatera dan Bali saja yang diuntungkan. “Jangan sampai uang hanya mengalir ke daerah yang sudah maju,” harap Sirmadji. (sa)