SURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mendukung program-program prioritas Pemerintah Kota Surabaya, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya, H. Budi Leksono, SH, mengatakan bahwa peningkatan PAD menjadi perhatian utama. Dia menilai pengelolaan aset daerah perlu diperbaiki agar potensi penerimaan daerah bisa lebih optimal.

“Yang paling utama adalah PAD, ya. PAD ini sangat penting. Kebetulan saya di Komisi B, dan banyak sekali permasalahan yang kami temui terkait dengan pengelolaan aset daerah,” ujar Budi Leksono, Selasa (11/11/2025).

Menurut Buleks, sapaan akrabnya, pengawasan terhadap pajak daerah harus diperketat agar pendapatan daerah lebih efektif. Selain itu, dia menekankan pentingnya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha agar ekonomi lokal bisa terus tumbuh.

“PAD ini harus benar-benar bisa ditingkatkan. Kita juga harus mengawasi pajak-pajak tersebut agar berjalan efektif. Di sisi lain, pelaku-pelaku usaha perlu diberikan kemudahan supaya mereka bisa tumbuh dan berkontribusi terhadap PAD,” jelasnya.

Selain fokus pada PAD, pihaknya juga menyoroti pentingnya sektor UMKM sebagai penopang ekonomi daerah. Dia menilai, pelatihan bagi masyarakat harus disertai pendampingan dan dukungan pascapelatihan agar hasilnya lebih nyata.

“UMKM ini juga bagian dari perhatian pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Jadi pelatihan bagi masyarakat itu jangan hanya berhenti setelah pelatihan saja. Setelah dilatih, harus ada tindak lanjut, misalnya diberi alat atau difasilitasi pemasarannya,” harap Buleks.

Politisi yang dikenal ramah itu juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam upaya mengentaskan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Perusahaan-perusahaan juga perlu dilibatkan lewat program CSR agar bisa membantu mengurangi pengangguran,” sebutnya.

Dia berharap pengelolaan aset daerah dan program pemberdayaan masyarakat ke depan dapat dijalankan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya.

Sebelumnya, APBD Kota Surabaya Tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp12,7 triliun. Dari total tersebut, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp10,898 triliun yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer.

Sementara PAD diproyeksikan sebesar Rp8,198 triliun, dengan total belanja daerah direncanakan mencapai Rp12,731 triliun. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS