Rabu
18 November 2026 | 10 : 50

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pengamat: Andai Prabowo-Hatta Menang, Tak Akan Ada RUU Pilkada dan UU MD3

pdip jatim - kubu prabowo-hatta

pdip jatim - kubu prabowo-hattaJAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, melihat pembahasan RUU Pilkada dan penetapan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak akan ada jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi pemenang pemilu presiden lalu.

“Saya kira tidak, UU MD3 dan RUU Pilkada ini merupakan rencana permainan politik elite, rencana permainan dari partai Koalisi Merah Putih,” kata Ari saat dihubungi, Jumat (12/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ari meyakini bahwa RUU Pilkada dan UU MD3 merupakan perumusan yang sudah diatur atau rencana kedua kubu Prabowo-Hatta jika hasil Pilpres 2014 tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini imbas dari pilpres dan ini terlihat sangat tergesa-gesa. Proses pengambilan keputusan yang diambil, substansinya tidak jernih, dan hanya permainan politik,” ujar Ari.

Lebih jauh, dia mengatakan, proses pembahasan RUU Pilkada sudah panjang, tetapi sangat jelas langkah ini hanya sebagai perubahan kepentingan politik. Partai KMP yang sebelumnya menolak pilkada melalui DPRD sekarang malah berubah dengan menolak kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan berbagai alasan.

“Padahal kan DPR dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan aspirasi rakyat,” ucap Ari.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah terus mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Persoalan Air Irigasi Jadi Keluhan Petani di Magetan, Diana Sasa Siap Kawal Aspirasi

MAGETAN — Ketersediaan air irigasi masih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian masyarakat di ...
LEGISLATIF

Jam Angkut Sampah Dikeluhkan Warga Medokan Ayu, Fuad Benardi Soroti Nasib Petugas Penarik Sampah

SURABAYA – Persoalan jam operasional pengangkutan sampah di kawasan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Surabaya, tidak ...
KRONIK

Ketua DPRD Sumenep Serap Aspirasi Warga, Serahkan Bantuan untuk Pembangunan Musala

SUMENEP – Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Zainal Arifin, menyalurkan bantuan langsung secara pribadi sebesar Rp10 ...
KRONIK

Tampung Aspirasi Warga di Tempurejo, Tabroni Soroti Nol Realisasi Usulan Reses sejak 2025

JEMBER – Warga Desa Wonoasri dan Curahnangka, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menghadapi persoalan ...
LEGISLATIF

Jelang Nataru, Baktiono Minta Pemkot Surabaya Antisipasi Lonjakan Harga Bahan Pokok

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta mengantisipasi sejak dini potensi kenaikan permintaan dan ...
LEGISLATIF

Krisis Air Bersih Bangkalan Berulang, Indri Minta Pemprov Jatim Bangun Solusi Jangka Panjang

BANGKALAN – Krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau di Kabupaten Bangkalan membutuhkan penanganan ...