Selasa
17 November 2026 | 10 : 40

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pengamat: Andai Prabowo-Hatta Menang, Tak Akan Ada RUU Pilkada dan UU MD3

pdip jatim - kubu prabowo-hatta

pdip jatim - kubu prabowo-hattaJAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Ari Dwipayana, melihat pembahasan RUU Pilkada dan penetapan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) tidak akan ada jika pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang diusung Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi pemenang pemilu presiden lalu.

“Saya kira tidak, UU MD3 dan RUU Pilkada ini merupakan rencana permainan politik elite, rencana permainan dari partai Koalisi Merah Putih,” kata Ari saat dihubungi, Jumat (12/9/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Ari meyakini bahwa RUU Pilkada dan UU MD3 merupakan perumusan yang sudah diatur atau rencana kedua kubu Prabowo-Hatta jika hasil Pilpres 2014 tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini imbas dari pilpres dan ini terlihat sangat tergesa-gesa. Proses pengambilan keputusan yang diambil, substansinya tidak jernih, dan hanya permainan politik,” ujar Ari.

Lebih jauh, dia mengatakan, proses pembahasan RUU Pilkada sudah panjang, tetapi sangat jelas langkah ini hanya sebagai perubahan kepentingan politik. Partai KMP yang sebelumnya menolak pilkada melalui DPRD sekarang malah berubah dengan menolak kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dengan berbagai alasan.

“Padahal kan DPR dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan aspirasi rakyat,” ucap Ari.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah terus mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Sumber: Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Yordan Dorong Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Usia 35-45 Tahun

SURABAYA – Pelatihan berbasis keterampilan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat usia 35 hingga 45 tahun yang ...
KRONIK

Candra Minta Relokasi Pedagang Pasar Tanjung Dimitigasi, GNI Dipersoalkan

JEMBER – Rencana relokasi pedagang Pasar Tanjung menjelang revitalisasi pasar terbesar di Kabupaten Jember ...
KRONIK

Wabup Mujiono Luncurkan Program Z-Mart Wangi, Perkuat Pengentasan Kemiskinan

BANYUWANGI – Mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam pengentasan kemiskinan, Badan Amil ...
KRONIK

Tekan Persoalan Sampah dari Hulu, Winarno Pasang Tiga Teba Modern di Gedangsewu

TULUNGAGUNG – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tulungagung, Winarno, memasang tiga unit teba modern di ...
KRONIK

Serap Aspirasi Warga Bulak, Yordan Kawal Isu BPJS PBI dan Kependudukan

SURABAYA – Gelaran serap aspirasi (Reses) anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Yordan M-Batara Goa, di Kawasan Bulak, ...
KRONIK

Rapat Paripurna, DPRD Lamongan Sepakat Turunkan Foto Gibran

LAMONGAN – Foto mantan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang sebelumnya terpajang di ruang rapat ...