Jumat
02 Oktober 2026 | 2 : 58

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pemkot Wajibkan Swalayan Pajang Produk UMKM, Legislator Banteng Surabaya Dukung Penuh

pdip-jatim-anas-karno-130221

SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menjabat Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengatakan, kebijakan pemerintah kota yang akan mewajibkan pengelola swalayan untuk mendisplay hasil produk UKM warga Kota Pahlawan, patut didukung.

Menurutnya, keberadaan produk UKM di swalayan itu bisa membangkitkan kembali ekonomi mikro, karena telah setahun lebih terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Dengan masuknya produk UKM ke Swalayan ini merupakan indikator Pemkot Surabaya ingin membangkitkan kembali ekonomi mikro di Surabaya,” ujar Anas Karno. Rabu (17/3/21).

Kebijakan ini, sebut Anas Karno, sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2014 soal Penataan Pasar Swalayan, dan Perda No.6 Tahun 2011, dimana swalayan diharuskan memajang produk UKM meski persentasenya kecil dibanding produk pabrikan besar.

“Kami melihat semangatnya adalah membangkitkan ekonomi mikro, jadi Komisi B mensupport Pemkot Surabaya agar Swalayan menampilkan atau menjual produk UKM,” tegasnya.

Legislator yang juga Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini menjelaskan, sasarannya adalah swalayan atau minimarket, agar usaha mikro atau pelaku UMKM di Surabaya bisa bergerak maju pesat, efeknya perekonomian Surabaya akan tumbuh.

Meski demikian, dia juga minta agar produk UKM memiliki standarisasi yang sudah dikeluarkan Disperindag sebelum masuk swalayan, agar data dan produk yang akan di-display bisa dengan mudah didistribusikan Pemkot Surabaya ke swalayan-swalayan.

“Komisi B mendukung penuh jika produk UKM bisa masuk swalayan, dan lebih konkret lagi segera untuk dijalankan rencana Pemkot Surabaya tersebut, demi menggairahkan usaha mikro saat ini,” tandasnya.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut. imbuh Anas Karno, tidak diperlukan aturan atau Perda baru, karena telah tercantum dalam Perda No.8 Tahun 2014.

“Segera kami akan undang baik dari Dinkop, Disperindag untuk hearing di Komisi B, membahas seperti apa teknisnya soal distribusi hingga produk UKM berada di swalayan,” tutupnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPR RI Kaji Kepastian Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan

JAKARTA – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) memunculkan persoalan baru di bidang hak kekayaan intelektual (HKI), ...
KRONIK

Kick Off Hari Santri 2026, Bupati Fauzi: Momentum Perkuat Kebersamaan dan Menghargai Perjuangan para Pendahulu Kita

SUMENEP – Memperingati Hari Santri 2026, PCNU Sumenep resmi menggelar Kick Off Hari Santri 2026 di Aula Al-Ikhlas ...
KRONIK

Karhutla Gunung Botak Belum Padam Sepenuhnya, Wabup Ngawi Prioritaskan Permukiman Warga

NGAWI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Gunung Botak, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, belum ...
KRONIK

Soroti Potensi Kenaikan Biaya Haji 2027, Ansari PDIP: Jangan Langsung Bebankan ke Rakyat

PAMEKASAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Hj. Ansari, meminta pemerintah tidak menjadikan kenaikan harga ...
EKSEKUTIF

Bupati Gresik Pantau Penyaluran Air Bersih untuk Warga Balongpanggang Terdampak Kekeringan

GRESIK – Krisis air bersih mulai menghimpit 315 kepala keluarga (KK) di Desa Ganggang, Kecamatan Balongpanggang, ...
KRONIK

Resmi Beroperasi, Pasar Banyuwangi Padukan Konsep Modern-Heritage

BANYUWANGI – Pasar Banyuwangi yang selesai direvitalisasi oleh Kementerian PU mulai beroperasi pada Kamis ...