MOJOKERTO – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto berupaya mencari celah regulasi untuk tetap bisa mengucurkan bantuan operasional sekolah (BOS) kota.

Langkah ini diambil Pemkot Mojokerto agar tak menabrak undang-undang setelah kewenangan SMA/SMK diambil alih pemerintah provinsi.

Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus mengatakan, pemkot memang tetap berkomitmen membantu siswa kota yang bersekolah di kota. Komitmen itu terkait program wajib belajar 12 tahun, yang dimulai sejak SD hingga SMA.

Dengan adanya kebijakan alih kelola SMA dan SMK ke provinsi, membuat BOS kota tak boleh diberikan. Namun, jelas Mas’ud Yunus, Pemkot Mojokerto tetap ingin membantu siswa dengan BOS pada 2017 mendatang.

“Kami sebenarnya sudah menyiapkan anggarannya,” kata Mas’ud Yunus kepada wartawan, kemarin.

Terkait itulah, pihaknya berusaha lebih hati-hati dalam mengucurkan BOS kota itu. Pemkot pun mencari celah agar ada regulasi yang bisa digunakan untuk mengucurkan dana itu.

Pihaknya sedang mengkaji aturan untuk itu. Menurut Mas’ud, ada beberapa langkah yang dijajaki, seperti dengan pemberian beasiswa.

“Namun cara ini tak diperbolehkan BPKP, karena itu hanya untuk siswa tak mampu atau berprestasi saja,” jelas wali kota dari PDI Perjuangan ini.

Cara lain yang dijajaki pemkot adalah dengan hibah daerah. Tapi cara ini juga punya kelemahan, karena hibah hanya diberikan setahun saja. Sedangkan untuk BOS kota diberikan tiap tahun.

Karena itu, pemkot rencananya mensiasati dengan cara bantuan keuangan daerah, dimana dana diberikan ke provinsi dan dari provinsi dikucurkan ke daerah.

Namun, sebut Mas’ud, langkah ini perlu disetujui provinsi. “Kalau tidak bisa, ya kami ikuti aturan pusat,” tuturnya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS