BLITAR– Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Blitar minta Bupati Rini Syarifah menjelaskan lebih detil, terkait rencana penggabungan (merger) dua dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).

Rencananya dua dinas yang akan dimerger adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digabung dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Lalu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Hal tersebut disampaikan saat pandangan umum dalam rapat Paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif di Gedung DPRD Kabupaten Blitar, Jumat (9/7/2021).

Lima Raperda yang diusulkan antara lain, Raperda RPJMD, Raperda SOTK, Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda Retribusi Jasa Umum dan Raperda Dana Cadangan.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto menyampaikan, pihaknya mendukung adanya perampingan OPD karena sesuai dengan aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, pihaknya juga memberikan catatan pada beban kerja yang nantinya akan dipikul oleh dua dinas hasil perampingan tersebut.

“Kalau berbicara efektifitas dan efesiensi, serta beban kerja, sebetulnya lebih pada klasifikasi dinas. Nah kalau itu digabungkan, tentang anggaran dan program kerjanya nanti bagaimana?” kata Suwito.

Oleh sebab itu, pihaknya minta Pemerintah Kabupaten Blitar meninjau kembali penataan organisasi di lingkungannya dan hendaknya mengacu pada karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, perampingan OPD memerlukan perhitungan dan pertimbangan jumlah kebutuhan dengan urusan dan beban kerja agar distribusi beban kerja terbagi secara proporsional dan profesional dalam raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah.

“Bila terjadi restrukturisasi organisasi perangkat daerah, pastinya yang kita harapkan dapat lebih maksimal dalam melayani masyarakat. Namun di sisi lain yang patut menjadi pertimbangan adalah cocok dan sesuai nggak dengan karakteristik masyarakatnya. Khususnya di Kabupaten Blitar ini,” ujarnya.

Politisi yang juga Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito ini menilai, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak perlu digabung.

Sebab, Dinas ini memiliki peran yang sangat penting, utamanya di bidang pengendalian penduduk dan pemberdayaan perempuan.

“Menurut kita saat ini tidak perlu dimerger. Penggabungan sebuah dinas ke dinas lain tidaklah mudah, apalagi organisasi dan struktur dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah ada sejak dulu,” jelas dia.

Sementara terkait  Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang rencananya akan digabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pihaknya justru ingin agar Dinkop UMKM berdiri sendiri agar Dinkop mandiri. Bahkan jangkauan Dinkop UMKM seyogianya dapat diperluas dari sebelumnya.

“Jadi tidak mungkin Dinkop ditarik ke Disperindag. Yang pasti kami akan mengawalnya, karena berpengaruh terhadap keberlangsungan Koperasi dan UMKM,” pungkasnya. (arif/pr)