Jumat
17 April 2026 | 8 : 21

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

PDIP Duduki Peringkat Satu Pemberitaan Media

media muat pdip dan jokowi

media muat pdip dan jokowiJAKARTA – Pemantauan media melalui survei oleh The Indonesian Institute menyebutkan frekuensi pemberitaan terbanyak di media massa cetak dan dalam jaringan terjadi pada PDI Perjuangan dengan angka 26 persen.

“Diikuti Partai Demokrat 13 persen, Golkar 11 persen, Gerindra 10 persen, dan PKS sembilan persen,” kata peneliti TII Arfianto Purbolaksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (7/4/2014).

Arfianto mengatakan, kelima parpol itu adalah partai yang paling mendapatkan sorotan media massa.

Sedangkan dari pemberitaan bernada (tone) positif PDIP memimpin 24 persen, Demokrat 13 persen, Golkar 12 persen, Hanura 10 persen, PKS 10 persen, dan Gerindra 8 persen.

“Tone pemberitaan positif itu berpeluang meningkatkan elektabilitas partai tersebut,” ujarnya.

Dia menjelaskan pemberitaan bernada positif PDIP terkait pencapresan Jokowi yang merupakan bukti kenegarawanan Megawati Soekarnoputri, sedangkan nada positif untuk Demokrat terkait dengan upaya partai ini mengawal keberhasilan program pemerintahan SBY dan konvensi capres.

“Tone positif Golkar terkait kejayaan partai itu dan pembangunan di zaman orde baru. Untuk Gerindra terkait enam program aksi partai itu dan membuka peluang duet Prabowo-Abraham Samad,” katanya.

Arfianto mengatakan, pencapresan Jokowi itu juga mengundang polemik di internal dan eksternal.

“Hal itu terlihat dengan tone negatif PDI-P sebesar 29 persen (peringkat pertama), Gerindra 14 persen, Demokrat 14 persen, Golkar 11 persen, dan PKS 9 persen,” katanya.

Dia mencontohkan pencapresan Jokowi membuat Gerindra menilai PDIP mengkhianati perjanjian di antara kedua partai di tahun 2009 (perjanjian Batu Tulis). Ssaling serang opini kedua partai ini menimbulkan tone negatif bagi Gerindra dan PDI-P.

“Tone negatif Demokrat terkait penggunaan aset negara untuk kepentingan kampanye partai itu termasuk SBY. Partai Golkar mendapat tone negatif terkait kasus video antara Aburizal Bakrie dengan Zalianty bersaudara dan persoalan ganti rugi korban lumpur Lapindo,” kata dia.

Media cetak yang paling banyak memberitakan parpol dan kampanye adalah Media Indonesia 21 persen, Koran Tempo 18 persen, Kompas 14 persen, Indopos 13 persen, Jurnal Nasional 13 persen, Republika 11 persen, dan Koran Sindo 10 persen.

Media online yang paling banyak memberitakan parpol dan kampanye adalah Detik.com 22 persen, Republika.co.id 21 persen, Kompas.com 20 persen, Okezone.com 19 persen, dan Vivanews.com 18 persen.

Media monitoring yang dilakukan TII dilakukan selama tahap kampanye terbuka pada 16 Maret hingga 5 April 2014 dengan teknik penentuan sampel yaitu purposive sampling.

Media cetak nasional yang dipantau adalah Kompas, Republika, Media Indonesia, Koran Tempo, Koran Sindo, Jurnas, dan Indopos, sedangkan media online adalah Kompas.com, Detik.com, Okezone.com, Republika.co.id, dan Viva.co.id.

Pemilihan media itu didasarkan dua kategori yaitu cenderung netral dan isi pemberitaannya dan media yang dimiliki politisi untuk melihat kecenderungan tema dan tone pemberitaan serta hubungannya dengan sikap pemilik atau parpol pemilik media tersebut. (seruu)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

HEADLINE

PWI Jatim Anugerahi Said Abdullah, Dinilai Sukses Kelola Kebijakan Fiskal

MH Said Abdullah menerima penghargaan dari PWI Jawa Timur pada puncak Hari Pers Nasional 2026 di Surabaya, atas ...
EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta OPD Surabaya Publikasikan Output dan Outcome Program ke Publik

Eri Cahyadi meminta OPD Surabaya mempublikasikan output dan outcome program untuk meningkatkan transparansi dan ...
LEGISLATIF

Puan Maharani Terima Penghargaan KWP Awards 2026, Tekankan Peran Media Kawal Kinerja DPR

Puan Maharani menerima penghargaan KWP Awards 2026 dan menegaskan peran penting media dalam mengawal serta ...
LEGISLATIF

Sawah di Pakusari Terdampak Limbah, DPRD Minta Pemkab Jember Pahami UU Pengelolaan Sampah

Pemkab Jember diminta memahami UU Pengelolaan Sampah setelah limbah mencemari irigasi dan mengancam 10 hektare ...
LEGISLATIF

Pansus DPRD Jatim Soroti Program OPD, Anggaran Besar Belum Tekan Kemiskinan

DPRD Jatim menilai program OPD belum berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan meski capaian administratif ...
KRONIK

Bupati Lukman Minta BUMD Tingkatkan Kinerja, Topang Perekonomian Daerah

JAKARTA – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, berkomitmen untuk mendorong kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk ...