SUMENEP – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, berharap organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti hasil serap aspirasi atau reses yang dilakukan oleh wakil rakyat.

Hal itu disampaikan saat Ji Zinal, sapaan akrab H. Zainal Arifin, pada rapat paripurna penyampaian laporan hasil serap aspirasi atau reses III, di ruang Graha Paripurna, Jumat (12/5/2023).

Menurutnya, hasil reses yang dilakukan setiap anggota dewan, yang disampaikan kepada pemerintah terkesan hanya seremonial saja. Padahal, banyak aspirasi masyarakat yang diterima anggota DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.

“Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan berharap kepada para OPD di lingkungan Pemkab Sumenep agar hasil reses tidak hanya dibaca dan disimak lalu dibiarkan begitu saja, tetapi ada tindak lanjut dari pihak terkait,” ujar Ji Zinal.

Ji Zinal juga menyinggung beberapa aspirasi hasil reses anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep tidak jauh berbeda dari reses sebelumnya. Salah satunya masalah infrastruktur jalan yang mengalami rusak parah.

Di antara jalan yang rusak parah dan membutuhkan perhatian pemerintah adalah Jalan Adi Rasa, Desa Kolor. Kemudian jalan dari kantor Kapolsek Lenteng menuju sepanjang Jalan Kalimas, Desa Poreh, dan jalan poros Kecamatan Dungkek sampai Kecamatan Gapura juga mengalami mengalami kerusakan yang cukup parah.

“Maka jika dilihat dari beberapa daerah tersebut, kami atas nama masyarakat setempat memohon adanya perhatian yang serius dari pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan tersebut,” jelasnya.

“Sebab hal ini akan sangat meresahkan dan membahayakan masyarakat, khususnya bagi para pengendara karena akan dapat menimbulkan kecelakaan,” imbuhnya.

Selain infrastruktur, masalah rumah tidak layak huni juga mengemuka. Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep membuat program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk masyarakat yang membutuhkan secara merata.

Ji Zinal juga menyebutkan, pengangguran masih menjadi masalah bersama yang membutuhkan kehadiran pemkab untuk merumuskan program pemberdayaan melalui pelatihan wira usaha.

“Melalui pelatihan diharapkan masyarakat mampu mengembangkan bakatnya sehingga pengangguran dan kemiskinan berkurang,” ujar Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep itu. (set)