JEMBER – DPC PDI Perjuangan Jember menilai pelaksanaan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember saat ini belum mencerminkan tata kelola yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, mengatakan, pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya eksekutif, sekarang belum sesuai dengan capaian RPJMD. Tetapi, justru melaksanakan kegiatan di luar yang sifatnya hanya populis atau sedang ramai.

“Kerap melemparkan wacana tanpa mempertimbangkan banyak hal dan sekadar seremonial menyenangkan banyak orang. Misalnya saja launching gedung atau program, tetapi keberlanjutannya nihil. Akhirnya, tujuan RPJMD banyak tidak tercapai,” ujar Widarto di Jember, Sabtu (2/12/2023).

Widarto juga menyoroti Perda RTRW yang sampai saat ini belum dimiliki Jember. Padahal, itu yang seharusnya bisa didahulukan untuk menyelamatkan lahan-lahan produktif di Jember sebagai Kota Tembakau.

“Pemerintah sudah punya RPJMD sebagai acuan kerja. Apa yang diprogramkan tiap tahun harus mengacu pada rencana tersebut. Termasuk yang tecermin dari APBD, ” tuturnya.

Mantan Ketua DPC GMNI Jember itu menuturkan, DPRD harus menjadi mitra baik bagi pemerintah. Tidak semua hal perlu disepakati ataupun sebaliknya.

“Anggota DPRD diharuskan kritis, tapi solutif terhadap program dan langkah-langkah eksekutif. Kompaknya konstruktif, jangan asal iya. Tetap mengkritik dan beri solusi. DPRD harus perkuat fungsi eksekutif,” tegasnya.

PDI Perjuangan Jember akan terus konsisten dalam memahamkan kembali tata pemerintahan yang baik agar mengetahui bagaimana anggaran itu digunakan untuk ‘wong cilik’ dan melaksanakan fungsi legislasi bagaimana perda itu penting harus diketahui oleh masyarakat. “Tetap konsisten mendampingi dan mengadvokasi masyarakat hingga nanti,” tandasnya. (set)