JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menyatakan menolak rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman daerah senilai Rp786 miliar melalui skema Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk menutup defisit APBD dan membiayai sejumlah program pembangunan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, menilai pemerintah masih memiliki ruang melakukan efisiensi belanja sebelum memilih menambah beban utang daerah.

Menurut Edi, pemerintah daerah perlu dahulu mengevaluasi sejumlah program yang dinilai belum mendesak. Salah satunya Program Bunga Desa. Menurut dia, program tersebut memiliki fungsi serupa dengan kanal pengaduan masyarakat Wadul Gus’e.

“Program Wadul Gus’e sudah terbukti efektif menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa anggaran Program Bunga Desa tidak diefisiensikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” kata Edi dalam rapat Badan Anggaran DPRD Jember di Ruang Badan Musyawarah, Senin (3/8/2026).

Ia mengusulkan, rencana pembangunan penerangan jalan umum (PJU) yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar tidak dibiayai melalui utang, melainkan dari pengalihan anggaran organisasi perangkat daerah yang dinilai masih memiliki ruang efisiensi, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika.

Edi mengingatkan, pinjaman daerah akan menjadi beban fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan perhitungan sementara fraksinya, pembayaran pokok dan bunga pinjaman diperkirakan mencapai sekitar Rp280 miliar setiap tahun.

“Kami tidak ingin ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit akibat kewajiban membayar cicilan utang,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyoroti rencana penggunaan sebagian dana pinjaman untuk pengembangan rumah sakit daerah.

Menurut dia, pembiayaan layanan kesehatan tidak semestinya bergantung pada skema yang berpotensi mendorong peningkatan target pendapatan rumah sakit.

“Jangan sampai muncul kesan bahwa rumah sakit harus mengejar pendapatan untuk membayar pinjaman. Yang kita inginkan justru masyarakat Jember tetap sehat dan pelayanan kesehatannya semakin baik,” kata Candra.

Ia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung peningkatan pelayanan kesehatan, termasuk pengadaan alat kesehatan dan peningkatan mutu layanan. Namun, kebutuhan anggaran tersebut, tambah dia, dapat dipenuhi melalui penataan kembali prioritas belanja daerah.

Hal senada disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Widarto. Menurutnya, utang seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh potensi efisiensi anggaran dimaksimalkan.

Ia mencontohkan pemerintah daerah masih belum menyampaikan hasil rekonsiliasi anggaran Program Bunga Desa yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp90 miliar.

“Kalau anggaran itu benar tersedia dan bisa direalokasi, tentu akan membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa harus menambah utang daerah,” kata Widarto.

Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah membuka secara rinci hasil efisiensi anggaran dan seluruh alternatif pembiayaan sebelum DPRD mengambil keputusan atas usulan pinjaman tersebut. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS