SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi membeberkan alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melibatkan warga dalam menentukan prioritas penerima bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan karena hasil pemeringkatan desil tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi warga yang sebenarnya di lapangan.

Menurut Eri, data desil tidak seharusnya menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan. Verifikasi faktual dengan melibatkan masyarakat diperlukan agar kondisi calon penerima dapat dilihat secara lebih utuh.

“Maka saya sampaikan kepada teman-teman, jangan lagi melihat desil. Tapi ajak yang namanya warga untuk menentukan apakah dia ini berhak menerima atau tidak. Kalaupun berhak menerima, maka dia di tingkat ke berapa, prioritas ke berapa,” kata Eri, Selasa (22/9/2026).

Dia mencontohkan adanya kondisi warga yang menurutnya menunjukkan ketidaksesuaian antara hasil pemeringkatan dengan kenyataan di lapangan.

“Ada lansia sendiri yang dia tidak bekerja, itu tidak punya rumah, itu diprioritaskan keempat. Tapi ada yang punya sepeda motor tiga, handphonenya tiga, diprioritaskan pertama. Lah kan tentu bingung,” ujarnya.

Kondisi tersebut, kata Eri, menjadi salah satu alasan Pemkot Surabaya memperkuat mekanisme verifikasi dengan melibatkan warga di lingkungan masing-masing.

Sebab, masyarakat di tingkat kampung dinilai lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi warga di sekitarnya. Informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk memastikan apakah seseorang memang membutuhkan bantuan sekaligus menentukan skala prioritasnya.

“Nah ini saya kenapa melibatkan warga, agar apa? Warga menjadi bagian untuk menentukan siapa yang berhak menerima, karena ini adalah Kampung Pancasila,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Pelibatan warga tersebut dilakukan melalui musyawarah kelurahan (muskel) dengan melibatkan masyarakat di tingkat RT/RW. Pemkot Surabaya sebelumnya juga telah melakukan verifikasi data penerima bantuan secara terbuka melalui mekanisme tersebut.

Eri menegaskan, pendekatan tersebut bukan semata-mata berkaitan dengan pembagian bantuan sosial. Lebih jauh, pemerintah ingin membangun kepedulian dan semangat gotong royong di lingkungan kampung.

Menurutnya, Kampung Pancasila harus menjadi ruang bagi warga untuk saling mengetahui kondisi tetangga dan bersama-sama menyelesaikan persoalan sosial yang ada di lingkungan mereka.

Dengan mekanisme tersebut, Pemkot Surabaya berharap bantuan dapat diberikan berdasarkan kondisi riil warga, bukan semata-mata berdasarkan posisi dalam pemeringkatan administratif.

Eri sebelumnya juga menegaskan bahwa skala prioritas bantuan di Surabaya ditentukan secara transparan melalui musyawarah kelurahan bersama warga di tingkat RT/RW.

Langkah ini sekaligus memperkuat upaya Pemkot Surabaya agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat hanya karena persoalan klasifikasi data, sementara masyarakat yang dinilai lebih mampu tidak otomatis menjadi prioritas hanya berdasarkan angka desil. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS