SURABAYA – Rapat paripurna DPRD Jatim menyejutui pembahasan bersama dengan Pemprov Jatim tentang Raperda Perlindungan Obat Tradisional. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mengintruksikan pada seluruh anggotanya untuk mengawal pembahasan Raperda usulan komisi E DPRD Jatim itu sebaik-baiknya.

“Perda tentang perlindungan terhadap obat tradisional itu sangat kontekstual dan menjadi bagian dari Natur Harritage Cultur (warisan budaya alam) karena Indonesia kaya akan tanaman obat, karena itu Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal betul pembahasan Perda ini,” kata ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno, Kamis (12/3/2020).

Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim ini, keberadaan Perda perlindungan terhadap obat tradisional juga memiliki kemanfaatan yang cukup banyak. Bukan hanya dari sisi bidang kesehatan tetapi juga mampu mendongkrak perekonomian.

“Makanya kami akan mendorong supaya Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerjasama untuk integrasi program. Kalau perlu lahan-lahan kosong atau lahan kering ditanami toga (tanaman obat keluarga) sehingga bisa menjadi komoditas ekonomis,” harap perempuan yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Bahkan kalau memungkinkan, lanjut Untari, seluruh keluarga di provinsi ini diminta menanam toga di rumah atau lingkungan masing-masing. Karena menaman kencur, serai, loas, jahe, kunyit, kunci dan lainnya itu tak butuh lahan besar karena bisa dengan media polybag.

“Melalui Dasa Wisma kita bisa gerakkan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan dan ekonomis,” ujarnya.

Ketua Dekopin ini juga mengimbau seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan se-Jatim dan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim untuk menindaklanjutinya dengan mendorong RSUD masing-masing menyiapkan unit layanan herbal.

“Di tengah wabah corona atau Covid-19 ini, kita harus mendorong RSUD-RSUD hal-hal yang berdampak positif. Seperti menyediakan fasilitas bagi pasien yang tidak suka berobat kimiawi, membuka lapangan kerja farmasi, mendorong ekonomi lokal tumbuh dengan memfasilitasi tanaman di sekitar lingkungan,” beber Untari.

Selain itu, tambah dia, dampak positif itu bisa berupa mengurangi dampak obat-obat kimiawi, memasyarakatkan hidup sehat dengan cara murah dan mudah.
Karena itu, Untari juga minta kepala daerah-wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan agar mendorong RSUD masing-masing untuk membuka unit layanan pengobatan herbal.

“Ini bagian dari upaya membangun kesehatan masyarakat berbasis pada kondisi alam kita sendiri, sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan secara natural (herbal) sehingga RSUD akan semakin diminati masyarakat,” tuturnya.

Dia mengakui RS milik Pemprov Jatim yang memiliki unit pelayanan kesehatan herbal baru ada di RSUD dr Soetomo Surabaya. Sedangkan untuk percontohan, imbuhnya, juga tidak perlu jauh-jauh karena di Karanganyar Jateng sudah ada RS yang khusus memberikan pelayanan kesehatan herbal yang sangat baik dan teruji.

“Ini bukan karena wabah penyakit corona mulai masuk ke Indonesia. Tapi bagaimana kita dapat memicu kesadaran bahwa kita memiliki tanaman obat yang mudah ditanam dan tak mahal yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan dan memiliki nilai ekonomis,” pungkas politisi asli Malang ini. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS