SURABAYA – Bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan, DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Nilai RAPBD Surabaya tahun depan ditetapkan sebesar Rp 12,7 triliun.

Pengesahan dilakukan lewat rapat paripurna di Gedung DPR Surabaya, Senin (10/11/2025). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono.

Adi menegaskan proses pembahasan hingga penetapan APBD berjalan sesuai jadwal dan prinsip transparansi.

“Paripurna ini menunjukkan seluruh tahapan berjalan baik dan sesuai timeline penetapan APBD 2026. Semua hal yang dibahas termasuk berbagai usulan dari anggota dewan ditanggapi dengan baik oleh Pak Wali Kota,” ujar Adi, dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

“Kami percaya, program-program yang disusun akan terserap maksimal untuk kepentingan warga,” sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Adi menyebut penetapan APBD bertepatan dengan Hari Pahlawan menjadi momen istimewa bagi Kota Surabaya. Menurutnya, semangat kepahlawanan harus tercermin dalam arah pembangunan kota yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat.

Dia menegaskan, setiap rupiah dalam APBD 2026 harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Mulai dari pembangunan saluran air hingga program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

“Kami akan terus melakukan evaluasi di lapangan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Program seperti rutilahu, saluran air, penerangan jalan umum (PJU), semuanya harus betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Adi juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemkot sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Dia memuji langkah kolaboratif Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai selalu membuka ruang dialog dengan dewan dan masyarakat.

“Yang terpenting adalah narasi positif pembangunan. Kami ingin pemerintah kota terus mendesain Surabaya sebagai kota yang inklusif, penuh partisipasi, dan berkeadilan sosial,” ujar Adi.

Dia optimistis APBD 2026 akan menjadi instrumen efektif untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami yakin APBD 2026 akan terserap maksimal dan akan menjadi pijakan kuat bagi Surabaya untuk terus maju, sejahtera, dan humanis. Semua demi warga kota yang kita cintai,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerja sama yang terjalin selama pembahasan RAPBD. Dia menegaskan APBD bukan sekadar angka, melainkan wujud tanggung jawab moral pemerintah kepada rakyat.

“Hari ini waktunya kita bergandengan tangan. APBD 2026 tidak akan sempurna tanpa kolaborasi antara pemerintah kota dan DPRD,” kata Eri.

“Pemerintah daerah yang baik adalah yang bekerja bersama demi warganya,” sambungnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Walkot Surabaya.

Selanjutnya, Raperda APBD 2026 akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS