Pada Bulan Mei lalu, tepatnya Minggu (23/5/2021), lembaga survei Puspoll Indonesia merilis hasil survei nasionalnya. Berdasarkan penuturan Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja, dalam rilis yang disampaikan via zoom itu, PDI Perjuangan mendapatkan suara tertinggi sebagai partai paling bersih dengan torehan 15,7 persen disusul Gerindra yang ada di posisi kedua dengan angka 10 persen.

Kontan saja hasil survei ini menimbulkan polemik. Di berbagai WA Grup yang penulis ikuti, banyak yang meragukan hasil survei dari Puspoll Indonesia tersebut. Tak hanya itu. Beberapa jam setelah informasi hasil survei dikabarkan berbagai media online, barisan oposisi yang selama ini begitu gencar mengkritik pemerintah, mempertanyakan metodologi hasil survei yang dinilai oleh mereka tak sesuai dengan realitas yang terjadi.

Tak bisa dipungkiri, ada beberapa kader PDI Perjuangan yang terjerat kasus korupsi. Dari Harun Masiku, yang hingga kini keberadaannya masih belum diketahui juntrungannya, Nurdin Abdullah, Wenny Bukano (Bupati Banggai Laut), hingga penggarongan dana bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Juliari P.Batubara. Kasus-kasus korupsi yang menjerat kader dan elit partai PDI Perjuangan itu tentu tak bisa ditutup-tutupi. Lalu pertanyaannya, bagaimana sikap PDI Perjuangan dalam merespon hasil survei dari Puspoll Indonesia itu?

Ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh PDI Perjuangan. Hasil survei tersebut tentu berdasarkan pada metodologi ilmiah. Bila merujuk pada penuturan Muslimin Tanja, selaku Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, pengumpulan data survei tersebut dilakukan pada 20 – 29 April 2021 lewat wawancara tatap muka, dengan menggunakan kuisioner terstruktur di 34 provinsi. Sampel survei juga dipilih secara acak dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat. Diberitahukan juga jumlah responden sebanyak 1600 orang dengan margin of error sekitar 2,45 persen pada tingkat kepercayaan sekitar 95 persen.

Hasil survei yang didapat lewat metodologi ilmiah tentu harus diapresiasi. Namun, PDI Perjuangan tak boleh jumawa dan berbesar hati. Masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk membenahi partai dan melakukan aksi bersih-bersih terhadap kader yang melakukan tindak pidana korupsi. Peluang untuk meraih simpati rakyat masih terbuka lebar, mengingat tingkat kepuasan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi yang merupakan representasi dari PDI Perjuangan tergolong tinggi. Upaya untuk melakukan hattrick bisa saja tercapai bila PDI Perjuangan konsisten menyuarakan pentingnya pemberantasan korupsi, meskipun itu terhadap kader partai sendiri.

BACA JUGA: Pentingnya Gotong Royong Klik-Like-Comment-Share di Media Sosial

Sebagai partai yang mendaku partainya wong cilik, PDI Perjuangan harus kembali kepada semangat Bung Karno yang begitu mencintai rakyat kecil. Kader PDI Perjuangan harus terus bergerak dan mengakar bersama rakyat. Menyelami suara dan rintihan mereka. Di tahun kedua pandemi ini, rakyat masih butuh sentuhan dan perhatian dari elit dan kader PDI Perjuangan. Perilaku tak pantas dan tak senonoh yang dilakukan oleh Juliari P. Batubara saat menjabat Menteri Sosial, selayaknya tak terulang kembali. Korupsi di masa pandemi, apalagi yang dikorupsi adalah anggaran yang hendak diberikan kepada rakyat yang tengah kesusahan akibat pandemi, adalah perbuatan tercela. Dan itu tak akan pernah bisa terhapuskan dari benak dan memori rakyat. Tak akan pernah.

Korupsi yang saat ini sudah mengakar hingga ke daerah-daerah telah menjadi musuh bersama yang harus diperangi. Dari elit di tingkat pusat hingga kepala desa sudah banyak yang masuk bui, karena tindakan korupsi yang dilakukan. Tak terhitung banyaknya politisi yang awalnya tampil di media bak dewa kemudian tersandung kasus korupsi. Ia pun dicaci maki bak bandit.

Begitulah wajah politik Indonesia. Kejam sekaligus sadis. Rakyat bisa menghukum partai politik tepat di saat rakyat dibutuhkan suaranya oleh partai. Di bilik suara, suara rakyat yang diberikan lima tahun lalu, bisa dengan cepat bergeser dan beralih pilihan ke partai lain. Tentu kita masih ingat bagaimana rakyat menghukum Partai Demokrat saat perilaku elit partainya melakukan tindak pidana korupsi secara telanjang. Apa yang dialami Partai Demokrat tentu tidak diharapkan menimpa pada PDI Perjuangan.

Dengan kemenangan dua kali Pemilu yang diraih PDI Perjuangan serta bisa menempatkan kader partainya, Joko Widodo, menjadi orang nomor satu di Republik ini, prestasi tersebut tentu ingin diulang kembali pada Pemilu 2024 nanti. Meski Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi, melihat akrobat politik yang dilakukan oleh petinggi partai, kuda-kuda menjelang 2024 sepertinya sudah dipersiapkan sejak dari saat ini.

BACA JUGA: Saatnya PDI Perjuangan Update Strategi

Apalagi bila melihat gejolak internal PDI Perjuangan yang terjadi beberapa hari ini dan menarik perhatian publik. Hasil survei Puspoll Indonesia, serta beberapa lembaga survei lain, yang menempatkan Ganjar Pranowo di atas Puan Maharani membuat kondisi internal PDI Perjuangan menjadi gaduh. Tidak diundangnya Ganjar dalam acara temu kader PDI Perjuangan yang menjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membuat partai berlambang banteng itu menampakkan ketidaksolidannya di depan publik. Komunikasi politik di internal partai sepertinya terhambat sehingga gesekan di internal partai yang harusnya hanya diketahui oleh pengurus, kini menjadi konsumsi publik.

Sebagai partai yang sudah malang melintang di jagad perpolitikan di tanah air, PDI Perjuangan seharusnya sudah bisa menampilkan gaya politik cantik dan ciamik. Meskipun sebenarnya di dalam tubuh partai sedang terjadi gemuruh dan gesekan yang amat sangat keras. Hal ini demi menjaga agar konflik tak melebar ke mana-mana dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki motif politik tertentu dan tak menginginkan PDI Perjuangan menjadi partai besar dan mencetak hattrick di Pemilu 2024. (*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS