Senin
19 Oktober 2026 | 7 : 12

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Paripurna Perubahan APBD 2022, Guru Ngaji hingga DTKS Jadi Catatan Perjuangan Banteng Jember

pdip-jatim-210827-hadi-supaat

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember memberikan lima catatan penting terkait perubahan APBD Jember tahun 2022. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supa’at, mengatakan kelima cacatan tersebut memuat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jember.

“Pertama, agar target pembangunan daerah dapat tercapai, maka persoalan data dan perencanaan berbagai program perlu diperkuat. Selama ini masih terlihat lemahnya validitas data dan perencanaan, sehingga beberapa program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember terkesan berubah-ubah,” ujar Hadi saat membacakan pandangan umum (PU) fraksi dalam sidang paripurna Perubahan APBD Jember 2022, Kamis (22/9/2022).

Kedua, lanjut Hadi, dalam rangka memperkuat data, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember harus mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk pendataan.

“Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyangkut beberapa bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Ketiga, pentingnya pendataan yang valid juga menyangkut usaha mikro kecil menengah, nelayan, guru ngaji, dan dan berbagai elemen masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, agar upaya pemberian bantuan oleh Pemkab Jember nantinya tepat sasaran dan meringankan beban rakyat serta memenuhi unsur keadilan.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Jember memberikan perhatian kepada pekerja angkutan umum pasca kenaikan harga BBM.

“Baik pengemudi konvensional maupun pengemudi online agar pendapatan mereka tidak tergerus dan menimbulkan kemiskinan baru,” kata Hadi.

Terakhir, tambah Hadi, kuatnya data juga diperlukan dalam menyusun e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik).

“Ini agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk. Sebelum memastikan distribusi pupuk subsidi harus tanpa penyelewengan, data kebutuhan yang valid tentu menjadi hal yang pokok agar petani tidak terus menerus kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Eri Cahyadi Minta Baznas Surabaya Prioritaskan Warga Miskin Desil 1

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya memprioritaskan warga ...
HEADLINE

Gunung Arjuno Terbakar; PDI Perjuangan Kerahkan Ratusan Relawan, Bantu Air Bersih untuk Warga Terdampak

KABUPATEN PASURUAN – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur melalui gerakan PDI Perjuangan Peduli menyiapkan sekitar 20 ...
KRONIK

Sonny Jadi DJ Senam Tempo Disko Kaliboyo, Warga Antusias Tebus Sembako Murah

BANYUWANGI – Suasana Minggu pagi di Kaliboyo, Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, berlangsung meriah. Warga ...
KRONIK

DPRD Kabupaten Sumenep Peringati Hari Parlemen 2026 dengan Jalan Sehat Politik

SUMENEP – DPRD Kabupaten Sumenep menggelar Jalan Sehat Politik dalam rangka Hari Parlemen 2026 di area Taman Bunga ...
KRONIK

Maskina, Seragam Partai, dan Bantuan Modal dari Said Abdullah

SUMENEP – Maskina, kader PDI Perjuangan asal Desa Juruan Laok, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, menerima ...
LEGISLATIF

Karhutla Meluas di Sejumlah Gunung Jatim, Sri Untari Dorong Penanganan Terpadu

SURABAYA – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno mendorong penguatan penanganan kebakaran hutan dan ...