Sabtu
19 April 2025 | 1 : 59

Paripurna Perubahan APBD 2022, Guru Ngaji hingga DTKS Jadi Catatan Perjuangan Banteng Jember

pdip-jatim-210827-hadi-supaat

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember memberikan lima catatan penting terkait perubahan APBD Jember tahun 2022. Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Hadi Supa’at, mengatakan kelima cacatan tersebut memuat berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Jember.

“Pertama, agar target pembangunan daerah dapat tercapai, maka persoalan data dan perencanaan berbagai program perlu diperkuat. Selama ini masih terlihat lemahnya validitas data dan perencanaan, sehingga beberapa program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember terkesan berubah-ubah,” ujar Hadi saat membacakan pandangan umum (PU) fraksi dalam sidang paripurna Perubahan APBD Jember 2022, Kamis (22/9/2022).

Kedua, lanjut Hadi, dalam rangka memperkuat data, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember harus mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk pendataan.

“Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyangkut beberapa bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

Ketiga, pentingnya pendataan yang valid juga menyangkut usaha mikro kecil menengah, nelayan, guru ngaji, dan dan berbagai elemen masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, agar upaya pemberian bantuan oleh Pemkab Jember nantinya tepat sasaran dan meringankan beban rakyat serta memenuhi unsur keadilan.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemkab Jember memberikan perhatian kepada pekerja angkutan umum pasca kenaikan harga BBM.

“Baik pengemudi konvensional maupun pengemudi online agar pendapatan mereka tidak tergerus dan menimbulkan kemiskinan baru,” kata Hadi.

Terakhir, tambah Hadi, kuatnya data juga diperlukan dalam menyusun e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik).

“Ini agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk. Sebelum memastikan distribusi pupuk subsidi harus tanpa penyelewengan, data kebutuhan yang valid tentu menjadi hal yang pokok agar petani tidak terus menerus kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Menu Makanan Bergizi Gratis di Pamekasan Disorot, DPRD Jatim Minta Perbaikan

PAMEKASAN – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah ...
EKSEKUTIF

Bupati Yani Bersyukur Pemkab Gresik Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

GRESIK – Pemerintah Kabupaten Gresik kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. ...
KABAR CABANG

Soroti Parkir Berlangganan, DPC Tulungagung Beri Catatan Kritis untuk DPRD dan Pemkab

TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menyoroti Rancangan Peraturan Daerah ...
EKSEKUTIF

Sukseskan Sekolah Rakyat di Kabupaten Malang, Sanusi Siapkan Lahan 9,6 Hektar

MALANG – Bupati Malang Sanusi berkomitmen penuh mensukseskan program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo ...
SEMENTARA ITU...

Pemkot Mojokerto Dorong Kemandirian Ekonomi Lewat Penguatan Koperasi

MOJOKERTO – Pemerintah Kota Mojokerto terus berkomitmen mendorong kemandirian ekonomi di tataran akar rumput. Salah ...
LEGISLATIF

Komisi IV DPRD Gresik Siap Bantu Disnaker Sosialisasikan Aplikasi Lowongan Kerja, GresikKerja

GRESIK – Komisi IV DPRD Gresik mengapresiasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang telah membuat inovasi baru bernama ...