Kamis
04 Juni 2026 | 3 : 18

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pajak Restoran Sistem Online Tetap Butuh Kontrol Masyarakat

pdip-jatim-Baktiono-PDIP

pdip-jatim-Baktiono-PDIPSURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono menilai, sistem online pajak restoran yang akan diberlakukan pemerintah kota tetap perlu melibatkan masyarakat untuk mengawasi.

“Mau sistem online atau apapun, masyarakat harus dilibatkan karena itu uang mereka. Kita kan tidak pernah tahu restoran itu membayarkan apa tidak uang yang kita titipkan di restoran,” ujar Baktiono, kemarin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, selama ini restoran menghitung sendiri besaran pajak yang akan disetorkan ke kas Kota Surabaya, sehingga mungkin tidak bisa diketahui kebenarannya. Jika pengawasan terhadap kebocoran diutamakan, jelas dia, maka akan lebih memberi masukan kepada pendapatan asli daerah (PAD) dan masyarakat.

“Masyarakat kan bisa pakai ponsel, lihat apakah uang yang telah dititipkan disetorkan apa tidak. Kalau tidak, bisa ambil semua, bukan 10 persen, tapi 100 persen dari uang yang dibayarkan. Ini lebih efektif mengendalikan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Surabaya menyiapkan peraturan daerah (perda) untuk pemungutan pajak secara online. Dengan sistem online ini, diharapkan tidak ada lagi kebocoran dari sektor pajak, sehingga PAD Kota Surabaya menjadi maksimal.

Raperda inisiatif DPRD Surabaya ini tujuannya untuk mempermudah pembayaran pajak baik dari segi administrasi maupun transaksi. Nantinya, setiap transaksi akan terhubung dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, sehingga pengawasannya akan lebih mudah.

Perda pajak online inilah yang bakal menjadi dasar penerapan sistem online dalam penarikan pajak daerah oleh Pemkot Surabaya. Rencananya, ada delapan jenis pajak yang bisa memakai sistem ini. Di antaranya pajak bumi bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, parkir, serta sejumlah jenis pajak lain.

Lewat sistem ini, Pemkot Surabaya memasukkan data pembayaran pajak lewat situs yang dibuat. Nantinya, situs itu bisa diakses publik. Para wajib pajak pun juga bisa membayarnya secara online. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Konflik Galian C di Magetan, DPRD Hentikan Sementara Operasional Tambang demi Redam Gejolak Warga

MAGETAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magetan mengambil langkah taktis dengan menghentikan ...
EKSEKUTIF

Wabup Kediri Minta Masyarakat Ikut Kawal SPMB 2026, Laporkan Jika Ada Dugaan Pelanggaran

Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan SPMB 2026. Pemkab Kediri ...
LEGISLATIF

Anas Karno Ajak Aparatur Kelurahan dan Kecamatan Jaga Profesionalisme Pelayanan

Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengajak aparatur kelurahan dan kecamatan menjaga profesionalisme ...
KABAR CABANG

Bulan Bung Karno 2026, DPC Nganjuk Gelar Doa Bersama dan Ziarah Makam Tokoh Partai

NGANJUK – Menyambut bulan Juni yang diperingati sebagai Bulan Bung Karno, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI ...
LEGISLATIF

Widarto: Jika Diperlukan, Perlindungan BPJS bagi ABK Nelayan Bisa Dibiayai Pemerintah

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menilai perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi ABK nelayan penting karena tingginya ...
KRONIK

DPD PDI Perjuangan Jatim akan Tutup Musancab dengan Tanam Ribuan Pohon di Lumajang

SURABAYA – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur akan mengisi rangkaian peringatan “Bulan Bung Karno” dengan aksi penanaman ...