Rabu
12 Agustus 2026 | 7 : 04

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Pajak Restoran Sistem Online Tetap Butuh Kontrol Masyarakat

pdip-jatim-Baktiono-PDIP

pdip-jatim-Baktiono-PDIPSURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono menilai, sistem online pajak restoran yang akan diberlakukan pemerintah kota tetap perlu melibatkan masyarakat untuk mengawasi.

“Mau sistem online atau apapun, masyarakat harus dilibatkan karena itu uang mereka. Kita kan tidak pernah tahu restoran itu membayarkan apa tidak uang yang kita titipkan di restoran,” ujar Baktiono, kemarin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, selama ini restoran menghitung sendiri besaran pajak yang akan disetorkan ke kas Kota Surabaya, sehingga mungkin tidak bisa diketahui kebenarannya. Jika pengawasan terhadap kebocoran diutamakan, jelas dia, maka akan lebih memberi masukan kepada pendapatan asli daerah (PAD) dan masyarakat.

“Masyarakat kan bisa pakai ponsel, lihat apakah uang yang telah dititipkan disetorkan apa tidak. Kalau tidak, bisa ambil semua, bukan 10 persen, tapi 100 persen dari uang yang dibayarkan. Ini lebih efektif mengendalikan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Pembuatan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Surabaya menyiapkan peraturan daerah (perda) untuk pemungutan pajak secara online. Dengan sistem online ini, diharapkan tidak ada lagi kebocoran dari sektor pajak, sehingga PAD Kota Surabaya menjadi maksimal.

Raperda inisiatif DPRD Surabaya ini tujuannya untuk mempermudah pembayaran pajak baik dari segi administrasi maupun transaksi. Nantinya, setiap transaksi akan terhubung dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, sehingga pengawasannya akan lebih mudah.

Perda pajak online inilah yang bakal menjadi dasar penerapan sistem online dalam penarikan pajak daerah oleh Pemkot Surabaya. Rencananya, ada delapan jenis pajak yang bisa memakai sistem ini. Di antaranya pajak bumi bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, parkir, serta sejumlah jenis pajak lain.

Lewat sistem ini, Pemkot Surabaya memasukkan data pembayaran pajak lewat situs yang dibuat. Nantinya, situs itu bisa diakses publik. Para wajib pajak pun juga bisa membayarnya secara online. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Mas Dhito Tegaskan Bullying Tak Boleh Dibiarkan, Masa Depan Kediri di Tangan Anak Muda

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bullying dan pergaulan bebas harus dicegah di kalangan pelajar. ...
KRONIK

Drama Tujuh Gol, Banteng Kalbar Taklukkan Maluku 4-3 di Soekarno Cup 2026

SURABAYA – Tim Banteng Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil mengamankan tiga poin perdana setelah memenangi laga ...
SEMENTARA ITU...

Wabup Lamongan Lepas 38 Anggota Pramuka ke Jambore Nasional 2026

LAMONGAN – Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Wakamabicab) Gerakan Pramuka Lamongan sekaligus Wakil Bupati ...
EKSEKUTIF

Mas Ipin Turun ke Pesisir Munjungan, Tegaskan Pemkab Trenggalek Hadir dan Serap Aspirasi Warga

TRENGGALEK – Bupati Trenggalek M. Nur Arifin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap hadir di tengah ...
LEGISLATIF

Kanang Serahkan Tiga Unit Combine Harvester untuk Poktan di Ngawi

NGAWI – Kabupaten Ngawi dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi nasional. Di tingkat Jawa Timur, Ngawi juga ...
UMKM

Polikultur Rumput Laut dan Bandeng di Pangkahkulon Gresik Dilirik DPRD, Kades Sebut Air Tambak Jernih seperti Akuarium

GRESIK — Inovasi budidaya rumput laut yang dipadukan dengan ikan bandeng dan udang (polikultur) di Desa ...