JAKARTA – Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang seharusnya menjadi harapan bagi pelaku UMKM, kini justru berpotensi menjadi mimpi buruk.

Banyak pelaku usaha kecil yang mengeluhkan sulitnya membayar utang karena minimnya pendampingan dan lemahnya ekosistem bisnis.

Novita Hardini mengungkapkan kegelisahannya tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri UMKM serta Bank-Bank Penyalur KUR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

“Saya tidak tahu apakah Bapak-Ibu yang ada di depan saya benar-benar memahami kondisi di lapangan. Saya bukan hanya berbicara sebagai anggota DPR, tapi juga sebagai bagian dari pelaku UMKM. Dan faktanya, banyak dari mereka yang sekarang justru semakin terjepit!” tegas Novita.

Legislator perempuan satu-satuya dari Dapil 7 Jawa Timur itu juga menyoroti dampak kebijakan efisiensi yang membuat produk UMKM semakin sulit diserap oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan gelombang PHK yang menurunkan daya beli masyarakat, membuat penjualan produk UMKM semakin terpuruk.

“Ekonomi ini juga bisa kontraksi, bukan cuma perempuan yang hamil saja yang bisa kontraksi! Ekonomi harus bergerak dari bawah. Solusi untuk UMKM bukan hanya sekedar soal pinjaman saja, namun butuh ekosistem kuat mulai dari pendampingan hingga masuk kerantai pasok dengan rutin,” ujarnya, menggambarkan betapa parahnya situasi saat ini.

Menurut Novita, penyaluran KUR yang hanya sekadar memenuhi target tanpa pendampingan yang jelas akan menjadi bumerang. Jika UMKM diberi pinjaman tetapi tidak bisa menjual produknya, bagaimana mereka bisa membayar utangnya?

“Saya bahagia mendengar ada KUR tanpa agunan, tapi kalau mekanismenya asal-asalan dan tidak selektif, justru bisa menjerumuskan. Bagaimana bank memilih broker, agen, dan kuratornya? Jangan sampai KUR ini hanya sekadar nyampe target, tapi dampaknya ke UMKM malah jadi beban,” kritiknya tajam.

Tak hanya itu, Novita juga menyoroti potensi kriminalisasi terhadap pelaku UMKM yang gagal membayar utang.

“Bayangkan, setiap malam saya ditelfon oleh pelaku UMKM yang menangis karena dipanggil polisi! Dipanggil camat saja mereka gemetar, apalagi dipanggil polisi? Jangan sampai Satgas KUR yang akan dibentuk ke depan justru menjadi alat untuk menekan mereka!” ungkapnya.

Perempuan yang dikenal sebagai tokoh pemberdayaan perempuan melalui UMKM itu menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan KUR benar-benar menjadi solusi bagi UMKM, bukan jebakan yang akhirnya membuat mereka semakin tercekik.

“Saya ingin penyaluran KUR ini benar-benar berpihak pada masyarakat kecil, bukan malah jadi jerat yang membelenggu mereka,” tutupnya. (red/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS