JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan pentingnya penguatan industri petrokimia sebagai fondasi utama sektor manufaktur nasional. Hal ini dia sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Chandra Asri Pasific, Provinsi Banten, Jumat (22/8/2025).

Menurut legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur itu , industri petrokimia bersama dengan industri logam/baja sering dijadikan sebagai benchmark kemajuan suatu negara karena merupakan basis bagi industri manufaktur.

Jika bicara peningkatan daya saing industri nasional, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, salah satu kuncinya adalah industri petrokimia.

“Keberadaan industri petrokimia merupakan salah satu pilar industri nasional yang perlu dikembangkan melalui penguatan struktur hulu hingga produk hilir untuk dapat memenuhi kebutuhan domestik berupa pangan, sandang dan papan,” jelas Novita, dalam keterangannya.

Namun, dia menyoroti masih banyaknya persoalan mendasar, terutama ketergantungan tinggi pada impor bahan baku.

Produk petrokimia, sebutnya, sebagian telah diproduksi dalam negeri, namun belum mencukupi kebutuhan domestik sehingga perlu impor dari berbagai negara yang nilainya lebih dari 13 miliar USD pada tahun 2024.

“Dan itu akan dapat terus meningkat di masa yang akan datang jika kita tidak segera membenahi tata kelolah produksi dalam negeri,” tuturnya.

Novita pun mengkritisi adanya ego sektoral antar-kementerian yang menghambat integrasi kebijakan. Dia mencontohkan salah satunya, yakni pasokan gas yang merupakan kebutuhan penting bagi proses produksi.

“Jika Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait migas tidak satu irama, ujung-ujungnya yang dirugikan masyarakat. Industri tidak jalan, PHK meningkat, daya beli menurun, dan UMKM ikut terdampak,” beber Novita.

Dia pun mendorong pemerintah untuk segera menyatukan visi dalam memperkuat hilirisasi industri.

“Kita harus akui realita pahit adanya ego sektoral. Sudah saatnya kita mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau sektoral. Hilirisasi harus benar-benar matang dengan dukungan insentif pemerintah, termasuk pajak bagi industri petrokimia yang bertransformasi ke industri hijau,” tambahnya.

Lebih lanjut, Novita menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI tengah menyiapkan langkah strategis dalam bentuk regulasi.

“Target kita melahirkan undang-undang yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Memang prosesnya panjang, tapi kita harus berfokus pada solusi nyata meningkatkan daya saing industri nasional,” tutup Novita. (nia/pr )

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS