MEDAN — Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa mahalnya harga energi, khususnya gas bumi, telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional. Kondisi ini dinilainya berpotensi mendorong deindustrialisasi, di tengah agenda pemerintah untuk mewujudkan industri hijau (green industry).

Penegasan tersebut disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Diklat Industri Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil VII Jawa Timur itu mengungkapkan, hampir seluruh keluhan pelaku industri bermuara pada satu persoalan utama, yakni biaya energi yang semakin mencekik.

Kenaikan harga gas membuat ongkos produksi melonjak, sementara daya beli masyarakat tidak memungkinkan industri menaikkan harga produk. Akibatnya, stok menumpuk, produksi tersendat, dan daya saing industri nasional kian melemah.

“Kita sepakat mendorong Asta Cita Presiden Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Namun, jika biaya energi justru menjadi tekanan finansial serius bagi pelaku industri, maka industri dalam negeri kita terancam tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” tegas Novita.

Lebih lanjut, ia mempertanyakan akar persoalan mahalnya harga gas industri. Menurutnya, persoalan tersebut tidak lepas dari menurunnya pasokan, ketergantungan pada sumber alternatif berbiaya tinggi, serta beban logistik yang akhirnya dibebankan kepada sektor industri.

Novita juga menyoroti kesenjangan infrastruktur gas nasional. Meski sumber gas baru banyak ditemukan di Jawa Timur, pusat-pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Keterbatasan jaringan pipa transmisi hingga fasilitas regasifikasi menyebabkan pasokan gas dari hulu tidak terserap secara optimal.

“Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu bisa optimal dan benar-benar menurunkan harga bagi industri,” ujarnya.

Tak hanya soal harga, politisi muda PDI Perjuangan asal Trenggalek tersebut menekankan pentingnya percepatan Transisi Industri Hijau sebagai solusi jangka panjang. Ia mendesak PGN dan pemerintah memaparkan secara konkret implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) di PT Gagas PGN.

Langkah tersebut, menurutnya, mencakup pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi, rehabilitasi lingkungan di area operasional melalui penanaman pohon, hingga pemanfaatan biometana dan blue hydrogen guna mencapai target net zero emission.

Selain itu, Novita mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi, seperti carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS).

Ia juga menekankan pentingnya penguatan instrumen keuangan hijau untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga serta ekosistem bahan bakar gas. Termasuk di dalamnya mendorong PT Gagas PGN mempercepat integrasi logistik dengan SPBU di jalur utama distribusi, seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Menurut Novita, Komisi VII DPR RI tidak ingin sekadar mendengar laporan seremonial dalam setiap kunjungan kerja. Pihaknya ingin menggali persoalan riil yang selama ini menjadi beban industri manufaktur yang sangat bergantung pada pasokan energi.

“Kami ingin mendorong kebijakan energi industri agar benar-benar berdampak dan efektif. Transisi Energi Hijau adalah satu-satunya jalan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kedaulatan energi hijau harus segera dimulai, termasuk dengan merevisi regulasi teknis infrastruktur gas agar siap menuju blue dan green hydrogen di masa depan,” pungkasnya. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS