KEDIRI – Pemerintah Kabupaten Kediri mempercepat digitalisasi data perlindungan sosial (Perlinsos) untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito mendorong keterlibatan masyarakat sebagai agen Perlinsos agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tidak terlewat dari pendataan.

Melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat ikut mengusulkan warga yang layak menerima bansos. Salah satu langkah yang harus dilakukan calon agen Perlinsos adalah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Saya rasa gerakan peduli tetangga ini sangat baik, karena tetangga ini bisa tahu kondisi warga layak menerima bansos atau tidak,” kata Mas Dhito, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, keterlibatan masyarakat diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi sosial ekonomi warga secara lebih akurat. Warga yang tergolong miskin tetapi belum menerima bansos dapat diusulkan melalui agen Perlinsos untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk mendukung program tersebut, Mas Dhito meminta jajarannya mempercepat aktivasi IKD, terutama bagi masyarakat yang akan menjadi agen Perlinsos.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Wirawan mengatakan, pihaknya mengoptimalkan 28 titik pelayanan administrasi kependudukan untuk melayani aktivasi IKD. Pelayanan juga dilakukan dengan mendatangi desa-desa.

Pada September 2026, layanan jemput bola menyasar 20 desa di Kecamatan Mojo dan melayani lebih dari 4.000 warga untuk aktivasi IKD. Pada Oktober ini, kegiatan serupa dilanjutkan ke desa-desa di Kecamatan Ngancar, Kayen Kidul, dan Wates.

“Dalam rangka mendukung program Perlinsos ini, kita juga turun ke desa-desa melakukan percepatan aktivasi IKD,” ujar Wirawan.

Percepatan juga dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi. Pada 2 dan 5 Oktober 2026, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Polres Kediri menggelar pelayanan aktivasi IKD sekaligus pendaftaran agen Perlinsos yang diikuti 388 anggota Polres Kediri.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Subur Widono menjelaskan, digitalisasi Perlinsos membuka ruang bagi berbagai unsur masyarakat untuk mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan. Agen dapat berasal dari TNI, Polri, ASN, pemerintah desa melalui RT/RW, maupun masyarakat umum.

Dari kebutuhan 3.725 agen Perlinsos di Kabupaten Kediri, sebanyak 3.637 orang telah terdaftar. Artinya, masih dibutuhkan 88 agen untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Subur menambahkan, tugas agen tidak hanya membantu digitalisasi data keluarga penerima manfaat (KPM) bansos, tetapi juga menjangkau kelompok rentan dan warga yang dinilai membutuhkan bantuan.

Di Kabupaten Kediri, tercatat 615.926 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sebanyak 122.393 KK tercatat sebagai penerima bantuan sosial, baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Namun, data yang telah terdaftar atau terekam dalam sistem digitalisasi Perlinsos baru mencapai 20.538 KK. Dengan demikian, masih terdapat pekerjaan besar untuk menyelesaikan pendataan seluruh KPM yang menjadi sasaran program.

“Target kita akhir tahun ini setidaknya 122.393 KK yang sebelumnya telah tercatat sebagai KPM bansos bisa selesai dilakukan digitalisasi data Perlinsos,” pungkas Subur.

Percepatan digitalisasi tersebut diharapkan memperkuat basis data perlindungan sosial sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi warga yang membutuhkan bantuan. Ketepatan data dan proses verifikasi tetap menjadi kunci agar penyaluran bansos sesuai dengan kondisi serta kriteria penerima. (putera/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS