Minggu
11 Mei 2025 | 11 : 04

Negosiasi Perlu 3,5 Tahun, Jokowi: Soal Freeport, Jangan Malah Bicara Miring-Miring

pdip-jatim-jokowi-Nasdem-2-1

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan atas berbagai komentar sejumlah pihak yang menilai bahwa kesepakatan pengalihan atau divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Negara Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) belum mengikat.

Presiden menjelaskan, ini yang namanya proses itu pertama-tama mesti Head of Agreement (HoA), yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kesepakatan kedua, ketiga, dan seterusnya.

“Tapi kesepakatan itu perlu saya sampaikan ya, ini proses panjang hampir 3,5 tahun, hampir 4 tahun kita lakukan dan ini alot sekali. Kalau sudah bisa masuk ke head of agreement itu sudah sebuah kemajuan yang amat sangat,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai memberikan kuliah umum pada Angkatan ke-2 Pendidikan Bela Negara Partai Nasional Demokrat (Nasdem), di Gedung ABN Nasdem Pancoran, Jakarta, Senin (16/7/2018).

Presiden menegaskan, bukan berarti kalau sudah ketemu Freeport itu langsung bisa tanda tangan. Ini menurutnya sebuah proses panjang 3,5 tahun.

“Kalau ada kemajuan seperti itu Alhamdulillah patut kita syukuri. Jangan malah sudah ada kemajuan seperti itu masih ada yang ‘ngomong‘ miring-miring,” ujar Presiden Jokowi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia melalui holding industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM bersama Freeport-McMoran Inc. (FCX) dan Rio Tinto, telah melakukan penandatanganan Pokok-Pokok Perjanjian (Head of Agreement) terkait penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke INALUM, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/7) sore.

“Kepemilikan INALUM di PTFI setelah penjualan saham dan hak tersebut menjadi sebesar 51% dari semula 9,36%,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (12/7) sore.

Menurut Menkeu, dalam perjanjian tersebut, INALUM akan mengeluarkan dana sebesar 3,85 miliar dollar AS untuk membeli hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia dan 100 persen saham Freeport-McMoran Inc. (FCX) di PT Indocopper Investama, yang memiliki 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia.

“Para pihak akan menyelesaikan jual beli ini sebelum akhir 2018,” ujar Menkeu. Sementara itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menambahkan, dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka keseluruhan kesepakatan dengan Freeport-McMoran Inc. (FCX), yang meliputi divestasi 51 persen saham, perubahan dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertimbangan Khusus (IUPK) telah dapat diselesaikan termasuk komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian. (setkab)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

SEMENTARA ITU...

Dharma Santi di Plumbangan, Bupati Rijanto: Bentuk Nyata Toleransi dan Kerukunan Beragama

BLITAR – Bupati Rijanto menghadiri acara puncak Dharma Santi dalam rangka peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru ...
ROMANTIKA

Gunanya Ada Partai

“GUNANYA Ada Partai”, satu dari sekian bab dari tulisan (buku) Mencapai Indonesia Merdeka. Buku tersebut ditulis ...
LEGISLATIF

Joko Tri Asmoro Tekankan Pelibatan Anak Muda dalam Kepengurusan Koperasi Merah Putih

TULUNGAGUNG – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung, Joko Tri Asmoro, menekankan pentingnya pelibatan anak ...
LEGISLATIF

Sadarestuwati Ajak Masyarakat Jombang Tanamkan Nilai Kebangsaan di Era Digital

JOMBANG – Di tengah derasnya arus globalisasi, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sadarestuwati, menekankan ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Lumajang dan Wakil Hadiri Peluncuran Film Dendam Mustika Badar Besi Semeru

LUMAJANG – Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma (Mas Yudha) ...
LEGISLATIF

Puan: PUIC Panggung Strategis Hidupkan Kembali Semangat Bandung

JAKARTA – DPR RI akan menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) atau ...