TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Tulungagung, Marsono menyampaikan, bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sehingga, seluruh rencana pembanguan daerah harus didasarkan pada kebutuhan real yang ada di masyarakat. Artinya, hal-hal yang penting dan dibutuhkan masyarakat harus menjadi skala prioritas pembangunan.

Hal itu dia sampaikan saat menyampaikan paparan dalam gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulungagung tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 di salah satu hotel setempat, Selasa (5/3/2024).

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebut Marsono, yang terpenting adalah niatannya harus sama baik eksekutif maupun legislatif yakni, menjadikan Kabupaten Tulungagung yang lebih baik.

Bendahara DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini menambahkan, dalam melaksanakan pembangunan di daerah para pemimpin harus duduk bersama dan berdiskusi serta menciptakan sebuah harmoni dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan masyarakat.

“Yang terpenting, pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Marsono.

Dia menegaskan, untuk menjadikan Kabupaten Tulungagung yang lebih baik lagi diperlukan upaya kolaborasi seperti orkestra, dimana bupati bertindak sebagai dirigen.

Dengan kolaborasi yang baik, maka akan tercipta sebuah simponi yang indah dan tercipta sebuah harmoni yang membawa nuansa kedamaian, kenyamanan, dan puncaknya akan mewujudkan kesejahteraan.

“Apapun yang dilakukan oleh legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pembangunan, harus didasarkan pada sila kelima Pancasila. Yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tegasnya.

Marsono menilai gelaran Musrenbang merupakan kegiatan yang bagus. Sebab, semua yang hadir mempunyai andil untuk saling mengoreksi, mengevaluasi dan menyampaikan gagasan agar ke depannya keadaan yang lebih baik tercapai.

Untuk diketahui, dalam acara Musrenbang RPJMD 2025-2045 dan RKPD 2025 juga hadir para Ketua Komisi DPRD Tulungagung diantaranya adalah Ketua Komisi A, Gunawan, Ketua Komisi B, Susilowati, Ketua Komisi C, Asrori, dan Ketua Komisi D, Abdullah Ali Munib. (sin/pr)