oleh

Minim, Literasi soal Cagar Budaya di Surabaya

SURABAYA – Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono menyoroti masih minimnya produktivitas tulisan atau literasi maupun visual yang berkaitan dengan kecagarbudayaan di Kota Pahlawan.

Padahal, dari bukti publikasi berupa tulisan itu menunjukkan, bahwa bangunan cagar budaya  bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

“Selama ini masih sangat sedikit tulisan-tulisan itu. Misalkan soal penjara Kalisosok, apa betul dibangun di zaman Daendels,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Sorotan legislator dari PDI Perjuangan ini terkait ‘fit and propertest’ 6 calon anggota Tim Cagar Budaya yang diusulkan Pemkot Surabaya dalam melestarikan bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya. Penggalian visi-misi serta konsep Tim Cagar Budaya sudah berlangsung dua hari sejak Senin (19/12/2016) lalu.

Adi yang juga anggota Pansus Tim Cagar Budaya DPRD Surabaya menanyakan konsep tim cagar budaya dalam melestarikan bangunan cagar budaya. Karena yang masuk bangunan cagar budaya  tak semata mengarah pada warisan kolonial Belanda.

“Karena aspek kesejarahan menjadi penanda perjalanan peradaban sebuah kota. Jati diri kota ada di situ,” ujarnya.

Legislator yang akrab disapa Awi ini juga berharap, tim cagar budaya lebih progresif dari yang sebelumnya dalam memproduksi tulisan dan tayangan kebudayaan.

Karena menurutnya, cagar budaya selain mewakili peradaban masa lalu juga harus berkesinambungan dengan kondisi saat ini.

“Tapi faktanya banyak yang mangkrak tak bisa dibangun, sehingga aspek kekinian putus dan hanya mewakili masa lalu saja,” ungkap dia.

Sementara itu, Retno Hastijanti yang diusulkan Pemkot Surabaya menjadi Ketua Tim Cagar Budaya menjelaskan, dalam melaksanakan tugas melestarikan bangunan bersejarah, tim berpegang pada undang-undang dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Sebagai ibukota provinsi, terang Retno, dasar pelestarian cagar budaya di Surabaya harus urban heritage atau warisan kota. “Jadi, cagar budaya yang ada diselaraskan dengan kedinamisan kota,” papar Retno.

Menurut dia, hal ini berbeda dengan di Trowulan, di mana pelestariannya bersifat archeological site, yakni pelestarian secara arkeologis dengan aturan ketat.

Sedangkan urban heritage, kedinamisan kota harus diperhitungkan. Jadi, dalam melestarikan ada adaptasi bangunan dengan zamannya, revitalisasi dilakukan sesuai fungsinya.

“Contoh dulunya gudang kemudian direvitalisasi menjadi Hotel Ibis. Jika menjadi gudang lagi buat apa? Kan manfaatnya gak ada,” ujarnya.

Segala tindakan pelestarian bangunan cagar budaya, kata Retno, telah diatur dalam undang-undang. Dia menambahkan, sebenarnya tugas utama Tim Cagar Budaya pemerintah kota adalah membantu penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya.

Pada Perda 5 Tahun 2005, sebutnya, ada kriteria bangunan maupun kawasan cagar budaya. Sesuai aturan itu, yang masuk kategori cagar budaya tak hanya bentuk fisik, namun juga non fisik.

“Bangunan yang memiliki spirit kejuangan 10 Nopember diutamakan dicagarbudayakan, tidak hanya peninggalan kolonial,” tegasnya.

Calon anggota Tim Cagar Budaya Surabaya yang diusulkan pemkot, yakni, Ketua Dr. Ir. Retno Hastijanti. M.T (Arsitektur), Sekretaris, FA. Missa Demettawati (Arkeolog), Ir. Handinoto.M.T (Ahli Konstruksi Bangunan), Dr. Purnaman Basundoro, SS, M.Hum (Pengamat Budaya) dan Prof. Johan Silas (Ahli Tata Kota).

Dari hasil hearing di Komisi A, Pansus Tim Cagar Budaya akan mengeluarkan rekomendasi, apakah personel Tim Cagar Budaya usulan pemkot bisa diterima seluruhnya, disetujui sebagian atau diubah komposisinya. (goek)