JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Prof.Dr.(H.C) Megawati Soekarnoputri meninjau kantor baru Megawati Institute yang terletak persis di samping kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Menteng, Selasa (20/1/2026).

Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ekonomi Kreatif yang juga putra Megawati, M.Prananda Prabowo dan jajaran pengurus menyambut kedatangan Megawati.

Presiden ke-5 RI itu melemparkan senyum hangat kepada mereka. Prananda Prabowo terlihat mengecup kening ibunya dan mengajak memasuki ruangan.

“Ini merupakan kunjungan pertama Ibu Megawati ke kantor Megawati Institute yang beberapa hari lalu di Rakernas ditandatangani akte notarisnya. Dalam waktu dekat kantor baru ini akan dioperasikan,” jelas Hasto.

Megawati mengelilingi beberapa ruangan dan bahkan taman kecil yang terletak di bagian belakang.

Megawati terheran-heran bagaimana hanya dalam waktu 3 hari kantor menjadi representatif. Menjawab keheranan itu, Hasto menceritakan peran Prananda Prabowo.

“Arsiteknya Mas Prananda, sampai harus lembur 3 hari 3 malam. Ini semacam mission impossible,” ujar Hasto sambil tertawa.

Selama kunjungan, Megawati banyak berbincang dengan Direktur Eksekutif Hilmar Farid dan memberi arahan. Presiden perempuan pertama RI itupun sempat memeriksa koleksi buku yang terletak di bagian perpustakaan.

Setelah puas meninjau dan mendengarkan penjelasan soal gedung tersebut, Megawati mengajak semua untuk bicara santai di ruang rapat.

“Ibu Megawati menyampaikan harapan-harapan terhadap Megawati Institute sebagai wadah pemikiran yang berfokus pada pengembangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, Pola Pembangunan Semesta dan Berencana, hingga menghadirkan seluruh kepemimpinan strategis Megawati Soekarnoputri khususnya sebagai Presiden Kelima RI yang mampu menyelesaikan krisis multidimensi,” urai Hasto.

“Megawati Institute harus menjadi pusat kajian kebijakan strategis melalui kegiatan penelitian, penggalangan tokoh-tokoh intelektual dan cendekiawan, serta mendorong kesadaran berpikir kritis dan dialektis yang diperlukan sebagai penopang peningkatan kualitas kehidupan demokrasi,” sambungnya.

Menurut Hasto, penetapan Hilmar Farid, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) periode 2015 hingga 2024, dilakukan karena kompetensi kepemimpinan, network yang luas, dan bisa bertindak sebagai jembatan yang sangat baik dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian kebijakan strategis. (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS