JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berbicara soal pemimpin otoriter populis dalam pidato politik pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Berpijak dari pemikiran seorang pemikir kebhinekaan Sukidi, Megawati menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Anomali dalam demokrasi itu, kata dia, melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.

“Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism (otoriter populis),” kata Megawati, dilansir dari Antara.

Baca juga:
=> Menyalakan Api Abadi, Megawati Membuka Rakernas 5 PDI Perjuangan
=> Kenakan Baju Merah PDI Perjuangan, Eks Panglima TNI Andika Perkasa Hadiri Rakernas V

Dalam karakter kepemimpinan yang demikian, lanjut Megawati, hukum dijadikan pembenar atas tindakan yang sejatinya tidak memenuhi kaidah demokrasi.

“Di sinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism (legalisme otokratis),” sambung Presiden ke-5 RI tersebut.

Menurut Megawati, solusi untuk menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat, melainkan menerapkan adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan sehingga perlu dihargai.

“Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah untuk percaya pada Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran pasti akan menang,” tutur dia.

Rakernas V PDI Perjuangan mengusung tema “Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang” dengan subtema “Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya”. Rakernas tersebut akan berlangsung hingga Minggu (26/5/2024).

Ketua Steering Committee Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan bahwa Rakernas V PDIP pada pokoknya membahas tiga persoalan, yakni sikap politik, perumusan program kerakyatan, hingga pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. (goek)