JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif, terutama dalam upaya penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Puan saat Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurut Puan, posisi strategis Indonesia di forum internasional, termasuk dalam BoP yang dibentuk untuk mengawal stabilisasi dan rehabilitasi pascakonflik Gaza, harus dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.

“Pemerintah harus dapat mengoptimalkan posisi strategis Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk berkontribusi nyata terhadap penyelesaian krisis kemanusiaan di Gaza serta mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina,” kata Puan.

Ia menegaskan, keterlibatan Indonesia dalam BoP maupun kepemimpinan di Dewan HAM PBB harus tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan menjunjung kesetaraan kedaulatan antarnegara sebagaimana amanat Piagam PBB dan Pembukaan UUD 1945.

Puan menilai dinamika global yang ditandai meningkatnya konflik geopolitik dan ketegangan ekonomi internasional menuntut diplomasi Indonesia yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi damai.

Dalam konteks diplomasi parlemen, DPR RI juga disebut terus memperkuat hubungan bilateral dengan berbagai negara sahabat guna mendukung peran Indonesia dalam isu-isu global.

Selain isu politik luar negeri, DPR RI pada masa persidangan ini juga menyoroti penguatan ketahanan ekonomi nasional, perlindungan sosial, serta pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai agenda prioritas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS