Rabu
21 Mei 2025 | 2 : 05

Makan Nasbung Bersama, Cara Bupati Fauzi Temui Aktivis GPMS

IMG-20210313-WA0025_copy_1200x676

SUMENEP – Ada strategi unik dan menarik yang dilakukan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi dalam mendengarkan aspirasi dari elemen masyarakat.

Saat menerima aktivis Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) yang menyuarakan aspirasinya, Fauzi menerima dan mendengar aspirasi mereka sambil makan nasi bungkus (nasbung) bersama di halaman Pemkab Sumenep.

Para mahasiswa yang tergabung dalam GPMS itu menyampaikan aspirasinya terkait bobroknya pelayanan di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau bisa makan bersama, di tempat dan makanan yang sama seperti ini kan lebih akrab. Ini bagian dari bentuk kesamaan secara manusiawi,” kata Fauzi, Jumat (12/3/2021).

Dia mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh para aktivis. Masukan dengan bentuk apapun, jelas Bupati Fauzi, akan diterimanya, apalagi memang masukan yang bertujuan untuk memperbaiki Sumenep ke depan.

“Kami tidak anti terhadap kritik. Apalagi kritik itu dibarengi dengan solusi,” ucap pria yang juga menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.

Sementara Sudirman, salah seorang perwakilan Gerakan Peduli Masyarakat Sumenep (GPMS) menyatakan, banyak OPD yang kinerjanya hanya sebatas ABS (asal bapak senang).

Padahal, sebutnya, apa yang dilakukan OPD itu sangat merugikan rakyat. Banyak rakyat yang tertindas akibat kebijakan OPD yang tidak bekerja secara profesional.

“Ada sejumlah OPD yang belum melakukan pelayanan secara maksimal, salah satunya Rumah Sakit, Dinsos, Disdik, Satpol PP, DLH dan Bappeda. Mereka bekerja diluar aturan sehingga pelayanan tidak maksimal,” kata Sudirman.

Di Dinas Lingkungan Hidup, lanjut Sudirman, banyak petambak udang yang mengabaikan dampak lingkungannya. Mereka membuang limbahnya ke laut, akibatnya laut tercemari dan para nelayan tidak bisa memperoleh ikan di laut tersebut akibat air telah tercemari.

Satpol PP pun dinilai terkesan hanya menjadi pengawal pejabat dan bupati. Padahal, sebut Sudirman, tugas utamanya adalah penegak perda.

“Ini tanggung jawab Bupati yang baru untuk mengubah kebiasaan jelek ini. Kami rakyat biasa yang membutuhkan pelayanan serius,” tegasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

DPRD Banyuwangi Terima Kunjungan Mahasiswa Untag, Belajar Penyusunan dan Pembahasan Perda

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi puluhan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas ...
KOLOM

Menimbang Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

Oleh: Ketua Banggar DPR, Said Abdullah HARI ini, bertepatan dengan 20 Mei, sebagai hari kebangkitan nasional, ...
EKSEKUTIF

Pimpin Upacara Harkitnas, Wabup Antok Tekankan Pentingnya Menjaga Semangat Kebangkitan

NGAWI – Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko memimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2025. ...
LEGISLATIF

Soal Demo Ojol Tuntut Potongan Tarif, Puan: DPR Sedang Cari Win-Win Solution

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) ...
SEMENTARA ITU...

Dirham Akbar Jadi Ketua PBSI Lamongan, Fokus ke Pembinaan Atlet

LAMONGAN – Kepengurusan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Lamongan resmi dilantik oleh ...
LEGISLATIF

DPRD Jember Minta Rekanan Peserta Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Dikaji Lagi

JEMBER – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember Edi Cahyo Purnomo (ECP) minta agar rekanan yang ...