BANYUWANGI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi minta eksekutif untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor: 000.8.3/442/429.107/2026 tentang Penegasan Jam Operasional dan Kepatuhan Regulasi Toko, Swalayan, Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Departemen Store, Karaoke Keluarga, Kafe dan Billiard Center.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, usai menggelar rapat konsultasi bersama eksekutif terkait dinamika yang terjadi di masyarakat pascapenerbitan surat edaran tersebut.

Menurut Made, konsideran menimbang yang dijadikan dasar penerbitan SE itu tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Aturan yang dijadikan dasar penerbitan SE tersebut adalah Peraturan Bupati (Perbup) No.14 tahun 2021 yang merupakan revisi kedua dari Perbup No. 33 tahun 2016 yang salah satu isinya mengatur jam operasional toko modern dengan konsideran menimbangnya antisipasi Covid-19.

“Dalam Perbup No. 14 tahun 2021 jam operasional toko modern, minimarket mulai pukul 08:00 Wib sampai pukul 21:00 Wib dengan konsideran menimbangnya adalah antisipasi penyebaran Covid-19, sehingga terbitnya SE itu tidak relevan,” ujar Made di Banyuwangi, Senin (6/4/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, penerbitan SE seharusnya juga wajib memperhatikan kondisi sosiologis dan yuridis agar tidak menimbulkan dinamika sosial di masyarakat.

“Melihat dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, kita mengajak eksekutif bersama-sama untuk mengatur ulang hal ini dalam sebuah peraturan daerah sehingga DPRD bisa terlibat, mencermati dinamika, memasukkan dalam aturan yang dapat diterima masyarakat, termasuk juga memproteksi toko kelontong maupun pasar tradisional,” terangnya.

Dari pantauan di lapangan, rapat konsultasi terkait terbitnya SE pembatasan operasional ritel modern di DPRD Banyuwangi berlangsung panas. Enam fraksi maupun seluruh pimpinan komisi satu-persatu menyampaikan pendapat. Mereka mendesak SE itu segera dicabut.

“Kalau hanya ingin memaksimalkan penerimaan PAD, jangan membuat gaduh masyarakat maupun pengusaha dengan cara menerbitkan SE, ajak ngomong saja para pengusaha. Saya yakin mereka bersedia asalkan ada regulasi yang mengatur,” ujar Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Banyuwangi, MY. Bramuda, siap menerima saran, masukan dan pendapat DPRD terkait dengan kontoversi terbitnya SE pembatasan jam operasional ritel modern.

“Saran dan masukan DPRD ini merupakan bentuk pengawasan. Pemda tentu menyambut baik dan tentu akan kami evaluasi melalui rapat khusus di eksekutif.” ujar Bramuda.

Ia tidak bisa menentukan, kapan SE ini dicabut. Pihaknya akan melakukan kajian mendalam seluruh lini dan aspek, termasuk beberapa saran, masukan dan pendapat dari dewan.

“Intinya akan kita lakukan evaluasi internal,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan, surat edaran itu sebenarnya merupakan sebuah penegasan dan para pengusaha toko modern sudah memahami. Kegaduhan yang berkembang di masyarakat, menurutnya dipicu dengan sosialisasi yang tergesa-gesa karena bertepatan dengan momentum pekan patuh praja.

“Kalau bahasa orang ini sosialisasinya kesusu, tetapi di lapangan tidak ada yang represif dan di lapangan semua toko menjalankan dengan baik,” tandasnya. (ars/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS