MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mendukung penyiapan skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada driver ojek online (ojol) dan sopir angkot. Rencana tersebut saat ini masih dalam proses pengkajian oleh Pemkot Malang, terutama terkait nilai dan jumlah sasarannya.

Made mengatakan, pihaknya mendorong adanya bantuan subsidi BBM untuk driver ojol dan sopir angkot di Kota Malang. Secara khusus, dia menyarankan agar dalam penyalurannya subsidi itu agar diberikan dalam bentuk kupon BBM yang dapat ditukarkan ke SPBU.

“Katakanlah ojol disubsidi BBM 5 liter per hari. Lalau mikrolet disubsidi 10 liter per hari. Nanti dikasih kupon untuk ditukar ke SPBU sehingga kebocorannya kecil. Tinggal lihat skemanya, kami sudah sampaikan ke Dishub. Dishub lagi mengkaji,” ungkap I Made Riandiana Kartika di Kota Malang, Selasa (13/9/2022).

Untuk saat ini, Pemkot Malang baru memiliki pendataan berkaitan dengan total sopir angkutan kota. Sedangkan untuk total driver ojek online, pihak dinas masih melakukan pendataan untuk mendapatkan jumlah pasti.

Made memandang, penyaluran bantuan yang dirupakan dalam bentuk subsidi BBM kepada para driver ojol dan supir angkot inu merupakan langkah yang dibutuhkan. Terutama sebagai strategi untuk meredam dampak kenaikan harga BBM yang akan dirasakan para driver ojol dan supir angkot.

”Maka harus ada anggaran cadangan yang disiapkan. Bisa melalui skema pencairan belanja tidak terduga (BTT) maupun mengalokasikan anggaran khusus,” jelasnya.

Menurutnya, Kota Malang masih memiliki dana BTT sekitar Rp 7 miliar. Sehingga, dia menyebutkan bahwa alokasi dana BTT, masih sangat mencukupi dan memungkinkan apabila akan digunakan untuk subsidi BBM.

Sebelumnya, Presiden Jokowi melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah (pemda) untuk menyiapkan anggaran dalam mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Tinggal bagaimana situasinya saja. Dishub sudah mulai mengkaji, berapa anggaran yang dibutuhkan dan bagaimana skemanya, nanti akan dilaporkan,” tutur Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.

Disisi lain, Made juga minta Pemkot Malang agar menunda berbagai belanja daerah yang dinilai kurang subtansial, seperti pengadaan mobil dinas baru. ”Kami sudah mau mengusulkan ke pemkot supaya untuk masalah kenaikan BBM bisa memprioritaskan rakyat dulu,” pungkasnya. (ace/pr)