NGANJUK – Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengatakan, hadirnya  Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) diharapkan nantinya tidak ada lagi desa tertinggal.

Sebab, melalui BUMDesma, desa nantinya akan dituntut untuk berpacu dalam mewujudkan desa-desa yang lebih konkret dan lebih operasional. Sehingga terbentuk desa tanpa kemiskinan, kelaparan, pendidikan yang lebih berkualitas, desa peduli perempuan dan anak.

Marhaen juga berharap simpan pinjam yang selama ini masih dijalankan oleh BUMDesma, bunga yang dibebankan kepada masyarakat tidak terlalu memberatkan. Sehingga mereka harus membayar anaknya, ibunya, neneknya dan seterusnya (bunga beranak pinak). 

“Kalau perlu bunganya diputihkan. Hal ini untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19,” harap kang Marhaen, sapaan akrab Wabup Nganjuk ini, kemarin.

Hal ini dia sampaikan, setelah sebelumnya menghadiri kegiatan penyerahan bantuan sarana dan pra sarana (sarpras) Kepada Lembaga Keuangan Desa yakni BUMDesma di aula Anjuk Ladang Pemkab Nganjuk.

Pemberian bantuan itu sebagai bentuk penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atas keberhasilan dalam mengentaskan desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020.

Marhaen menambahkan, BUMDesma yang merupakan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pengelola dana bergulir eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) sejak 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan telah berakhir 31 Desember 2014, dapat memacu produktifitas kinerjanya untuk lebih berkualitas.

“Dengan bertransformasi menjadi BUMDesma akan menjamin berkembangnya dana bergulir sekaligus ada kepastian hukum dari sisi kelembagaan. Karena itu, BUMDesma juga dapat mengelola, atau bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk pengadaan seperti bantuan sosial yang selama ini masih banyak dikelola pemodal besar,” ujar wabup yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini. (endyk)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS