Selasa
10 Maret 2026 | 4 : 37

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Legislator Surabaya Usulkan Raperda Sanksi Kontraktor Nakal

pdip-jatim-syaifuddin-zuhri-01

pdip-jatim-syaifuddin-zuhri-01SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya bakal mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif yang mengatur sanksi bagi para kontraktor nakal atau melanggar aturan. Dengan adanya perda tersebut, diharapkan ada sanksi bagi rekanan yang terbukti tidak bisa menyelesaikan proyek Pemkot Surabaya sesuai waktunya.

“Kami ingin dengan perda itu sanksi bagi kontraktor nakal bisa berlaku efektif dan berefek jera,” kata Syaifuddin Zuhri, kemarin.

Legislator yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya itu mengatakan, Komisi C serius mengupayakan sebuah perda inisiatif terkait pemberian sanksi kepada kontraktor nakal tersebut. Penegasan ini dia sampaikan menyikapi adanya sejumlah kontraktor nakal yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist.

Menurut Kaji Ipuk, sapaan akrabnya, undang-undang tidak melarang jika daerah membuat aturan tambahan dalam bentuk perda terkait sanksi blacklist. Sebab, hal ini menyangkut otoritas pengelolaan anggaran daerah.

“Apalagi untuk tujuan yang baik, yakni mendapatkan kontraktor pelaksana yang benar-benar mampu dan bisa dipertanggungjawabkan hasil pekerjaannya,” jelasnya.

Sanksi tegas kepada kontraktor nakal, lanjut dia, harus diberlakukan untuk meningkatkan serapan anggaran, khususnya pada program pembangunan fisik.

Langkah Komisi C ini, imbuh Syaifuddin,sebagai bagian dari tugas dewan di bidang pengawasan, sekaligus untuk memperbaiki kualitas hasil pekerjaan yang dilaksanakan para kontraktor.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati, mengatakan sebanyak 13 kontraktor telah masuk daftar hitam. Sebab, rekanan Pemkot Surabaya itu dinilai tak menyelesaikan proyek saluran dan jalan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Menurut Erna, para kontraktor yang masuk daftar hitam itu akan dipublikasikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dipastikan, pada lelang proyek pada tahun ini, para kontraktor nakal tersebut tidak mungkin bisa menang lagi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Jatim Soroti Banyak Aset BUMD Belum Bersertifikat, Hambat Pengembangan Bisnis

SURABAYA – Komisi C DPRD Jawa Timur menyoroti banyaknya aset strategis milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ...
KRONIK

Seleksi Terbuka Banteng Jatim FC U-17 di Bangkalan, Bupati Lukman: Panggung Emas untuk Atlet Muda

BANGKALAN – Kabupaten Bangkalan bersiap menjadi pusat perhatian talenta muda sepakbola di Pulau Madura. DPD PDI ...
LEGISLATIF

Guntur Wahono Dorong Pengembangan Wisata Blitar, Sertifikasi Pelaku Wisata Jadi Kunci

BLITAR – Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Blitar dinilai perlu terus dioptimalkan agar mampu memberikan ...
LEGISLATIF

DPRD Kota Malang Tindaklanjuti Laporan Makanan Bermasalah dalam Program MBG

MALANG – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita memastikan pihaknya akan menindaklanjuti temuan ...
SEMENTARA ITU...

Eri Cahyadi: Wisata Kota Harus Berdampak Ekonomi bagi UMKM dan Warga

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mendorong pengembangan destinasi wisata yang tidak hanya menarik ...
KRONIK

Bukber Tanpa Sekat di Pendopo Nganjuk, Ribuan Warga Duduk Bersila Bersama Bupati

NGANJUK – Menjelang senja di bulan Ramadan, Pendopo KRT Sosro Koesoemo Nganjuk tampak berbeda dari biasanya. Jika ...