SURABAYA – Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD Surabaya menyoroti masih adanya tempat karaoke di Kota Pahlawan yang mengantongi izin ganda. Yakni sebagai tempat karaoke keluarga dan karaoke dewasa.

Wakil Ketua Pansus Raperda Pajak Daerah DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, pengawasan dan perizinan yang diberikan Pemkot Surabaya terhadap tempat-tempat karaoke di Kota Pahlawan harus lebih ketat.

“Ini untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi satu tempat karaoke memiliki dua izin,” kata Adi Sutarwijono, kemarin.

Menurut dia, pasal yang dipakai untuk pengenaan pajak terhadap karaoke keluarga ini dulunya berawal dari kesamaan pajak karaoke keluarga dengan dewasa atau eksekutif sebesar 35 persen, padahal jelas berbeda.

“Tapi saya tidak ingin satu tempat punya dua izin sekaligus hanya untuk akal-akalan jam buka. Saya kira izin dan pengawasan harus lebih ketat,” ujar legislator dari PDI Perjuangan ini.

Terkait pembahasan Raperda Pajak Daerah, Adi Sutarwijono mengaku kecewa dengan sikap Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK).

Legislator yang akrab disapa Awi ini menilai Pemkot Surabaya tidak konsisten terkait persoalan Perda Pajak Daerah.

“Pemerintah kota tidak konsisten. Di satu sisi mereka minta kenaikan, dan di sisi lainnya, beberapa poin minta kembali ke perda awal,” kata Awi.

Awalnya, dalam raperda usulan Pemkot Surabaya besaran pajak hiburan diusulkan turun. Pansus lantas membahas kemungkinan penurunan tersebut dari berbagai aspek.

Namun setelah banyaknya gelombang penolakan dari warga, Pemkot Surabaya memutuskan menarik aturan penurunan tersebut.

Alasannya, ada penolakan dari warga yang khawatir tempat hiburan akan semakin meningkat, khususnya hiburan malam.

Keputusan Pemkot Surabaya tersebut membuat pansus harus melakukan pembahasan ulang. Namun pemkot juga menolak kenaikan pajak hiburan.

“Kalau saya prinsipnya pemkot harus jelas, maunya tujuan pajak ini untuk apa. Kalau untuk penambahan PAD jangan ragu untuk menaikkan,” tandas Awi.

Dia menambahkan, jika memang Pemkot Surabaya minta untuk mengembalikan besaran pajak ke perda awal, yakni Perda 4 tahun 2014, sekalian pansus diselesaikan.

“Sekalian saja dikembalikan semua ke perda awal. Kami sudah capek pansus ini terlalu lama,” tandas Awi. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS