JAKARTA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDIPerjuangan DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, Rencana Kantor StafKepresidenan (KSP) membentuk Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi adalah untukmencegah praktik rasuah yang telah mengakar di Indonesia.

Menurutna, rencana itu bukan dimaksudkan untuk mengambil alih atau mengamputasi peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ini untuk memberantas korupsi di Indonesia, bukan untuk mengambil alih peran KPK,” kata Masinton Pasaribu kepada media, Selasa (11/12/2018).

Dia melihat pemerintah telah memiliki komitmen dalam upaya pencegahan korupsi. “Ini upaya dari pencegahan korupsi dari aspek pemerintah, jadi jangan disalahartikan,” tegasnya.

Inisiatif pencegahan korupsi melalui pembentukan Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi, tambah Masinton, seharusnya datang dari KPK.

“Ya inisiatif ini seharusnya datang dari KPK bukan dari pemerintah. Sudah dari dulu seharusnya KPK ada inisiatif ini,” ujar Masinton.

Komitmen pemerintah itu tertuang melalui Peraturan Presiden (Perpres) 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Masinton menyadari dalam mencegah korupsi harus melibatkan banyak pihak, tidak bisa hanya KPK.

“KPK itu tidak bisa berdiri sendiri melakukan pencegahan korupsi, harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah,” ujarnya.

Dengan adanya Perpres tersebut, imbuh Masinton, maka terjadi saling sinergi yang kuat antara pemerintah dengan KPK.

Sementara itu, membaiknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menjadi salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2018.

Disebutkan, dalam menjaga kepercayaan terhadap Pemerintah yang merupakan modal dasar dalam pembangunan bangsa maka perlu terus ditingkatkan upaya dalam pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Meski masih terdapat banyak tantangan, menurut data dari Kantor Staf Presiden, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sudah memberikan hasil dilihat dari perkembangan Indeks Persepsi Korupsi.

Menurut Transparency International peringkat Indonesia membaik dari peringkat 32 di tahun 2013 menjadi peringkat 37 di tahun 2017. Transparency International membuat peringkat dari 180 negara dan menilai negara yang mempunyai potensi korupsi yang terbesar dan tak berpotensi korupsi. Indikatornya ditunjukkan dengan peringkat skala 0 sampai 100.

Semakin besar skor yang didapat maka semakin besar pula kemungkinan negara tersebut bersih dari praktik korupsi.

Presiden Joko Widodo mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama memaksimalkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi di Tanah Air. Dari sisi pemerintah, terbitnya Perpres 54 Tahun 2018  memungkinkan terbangunnya sistem pencegahan yang lebih komprehensif dan sistematis. “Perpres ini menempatkan KPK sebagai koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi,” kata Presiden Jokowi, saat acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Peresmian Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2018 di Jakarta, pekan lalu. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS